Berau, Kalimantan Timur [DESA MERDEKA] – Pemangkasan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Berau memicu kekhawatiran serius di tingkat akar rumput. Kebijakan ini tidak hanya mengancam kelanjutan proyek infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi “alarm” bagi pemerintah kampung untuk segera meninggalkan ketergantungan pada anggaran pemerintah dan mulai mengejar kemandirian ekonomi.
Kepala Kampung Sambakungan, Alimuddin, mengakui bahwa pemangkasan anggaran ini menjadi pukulan telak bagi operasional desa. Dampak yang paling terasa adalah terhentinya rencana perbaikan infrastruktur vital, salah satunya akses jalan usaha tani yang sangat dibutuhkan masyarakat lokal.
“Jika dulu kita bisa banyak berbuat karena anggaran tersedia, sekarang dengan adanya pemangkasan, otomatis ruang gerak kita terbatas. Kami seakan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dana tersebut,” ujar Alimuddin pada Kamis (8/1/2026).
Transformasi dari Keluhan ke Kreativitas
Meski situasi keuangan sedang sulit, fenomena ini justru melahirkan sudut pandang baru bagi perangkat kampung. Keterbatasan anggaran memaksa para pemimpin desa untuk tidak lagi sekadar menjadi “manajer proyek” dari dana pemerintah, melainkan harus bertransformasi menjadi “wirausahawan sosial”.
Alimuddin menyatakan bahwa satu-satunya jalan keluar agar pembangunan tetap berjalan adalah dengan menghidupkan sektor pendapatan asli kampung. Fokus utama kini dialihkan pada optimalisasi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Namun, ia juga mengakui adanya kontradiksi di lapangan. Untuk memulai sebuah unit usaha yang produktif, tetap dibutuhkan modal awal yang saat ini justru sedang mengalami pemotongan. “Kami harus maksimalkan BUMK dan Koperasi Merah Putih, tapi karena ini baru dimulai, kami tetap butuh suntikan dana di awal agar bisa berjalan maksimal,” tambahnya.
Menagih Janji Pemerintah Daerah
Krisis dana ini juga memicu tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Berau lebih proaktif dalam mengambil alih proyek-proyek strategis yang tidak sanggup lagi dibiayai oleh desa. Alimuddin berharap pemerintah daerah dapat turun tangan langsung memperbaiki jalanan bagi petani yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi desa.
Di sisi lain, penggunaan Penghasilan Tetap (Siltap) untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan juga menjadi opsi pahit yang mungkin diambil. Kondisi ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kampung di Berau bahwa kedaulatan ekonomi melalui BUMK bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan di masa depan.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.