Medan, Sumatera Utara [DESA MERDEKA] – Badai pemangkasan dana desa yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, memaksa para kepala desa memutar otak. Bukan sekadar pengurangan kecil, angka pemangkasan di beberapa titik bahkan menyentuh angka fantastis hingga 70 persen. Namun, di balik krisis anggaran ini, muncul secercah harapan melalui reorientasi ekonomi desa yang lebih mandiri.
Ketua APDESI Sumatera Utara, Suparman, M.SP, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal nominal uang yang hilang, melainkan pemahaman regulasi di tingkat bawah. Di tengah keterbatasan, pemerintah kini mendorong pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Langkah ini diproyeksikan sebagai “sekoci penyelamat” untuk menggenjot ekonomi masyarakat secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada kucuran dana pusat.
Dilema Infrastruktur vs Stunting
Pemangkasan anggaran yang masif ini ibarat pisau bermata dua. Dalam dialog Aspirasi Sumut di RRI Medan pada Kamis (15/1/2026), terungkap bahwa sektor lingkungan seperti pembangunan drainase adalah yang paling terdampak. Namun, dampak yang lebih mengkhawatirkan justru mengintai program kesejahteraan manusia.
“Peningkatan stunting dan program BKKBN yang sudah berjalan juga akan ikut terkena dampaknya,” ujar Suparman. Hal ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah, mengingat penanganan stunting adalah program prioritas nasional yang membutuhkan kesinambungan anggaran.
Strategi Seleksi Ketat di Tingkat Desa
Realitas pahit ini sudah dirasakan langsung di lapangan. Salah satu Plt. Kepala Desa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, mengaku anggarannya tahun ini merosot tajam hingga tersisa 30 persen saja dibandingkan tahun sebelumnya.
Alih-alih menyerah, pihak desa kini menerapkan strategi “Seleksi Prioritas Radikal”. Kepala desa harus lebih selektif dan tegas dalam memilah kegiatan. Program-program yang tidak memberikan dampak langsung dan besar bagi masyarakat akan ditiadakan demi menjaga program inti tetap berjalan.
“Masyarakat harus diberikan pemahaman agar dapat menerima bahwa ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Fokus kita adalah memangkas kegiatan yang tidak mendesak,” ungkap Plt. Kades tersebut.
Melalui edukasi regulasi yang konsisten, para kepala desa diharapkan tidak hanya cakap dalam membangun infrastruktur fisik, tetapi juga andal dalam manajemen krisis dan pengelolaan sumber daya ekonomi alternatif melalui koperasi.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.