Cara 20.000 Desa Berebut Dana Bank Dunia Rp10 Triliun

Perbesar

Ketua DPD APDESI Provinsi Kalimantan Timur, Suwali.

Kutai Timur, Kalimantan Utara [DESA MERDEKA] – Angin segar berembus dari Bank Dunia bagi pembangunan akar rumput di Indonesia. Dana jumbo sebesar Rp10 triliun telah disiapkan untuk menyuntik infrastruktur dan pengembangan desa. Namun, dari total 75.260 desa di tanah air, hanya 20.000 desa terpilih yang akan mendapatkan “durian runtuh” senilai Rp1,5 miliar per desa.

Kabar ini menjadi sinyal bagi desa-desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk segera bersiap. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalimantan Timur, Suwali, mengungkapkan bahwa jalur birokrasi pendanaan ini akan difokuskan melalui pintu organisasi APDESI.

“Realisasi program ini ditargetkan tuntas sebelum Agustus 2026. Saat ini kami sedang menghimpun desa-desa untuk mempersiapkan proposal agar akses dana tersebut terbuka lebar,” ujar Suwali dalam keterangannya di Sangatta.

Hak Istimewa Desa Terorganisir
Sudut pandang menarik muncul dari mekanisme penyaluran ini. Di tengah keterbatasan kuota—yang hanya mencakup sekitar 26% dari total desa nasional—keanggotaan dalam asosiasi profesi menjadi kunci. Suwali menegaskan bahwa APDESI berperan sebagai jembatan strategis antara kebijakan pusat dan lembaga internasional.

Langkah jemput bola ini telah dikonsolidasi melalui pertemuan tingkat tinggi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Mengingat tidak semua kepala desa di Indonesia bernaung di bawah satu payung organisasi yang sama, desa-desa yang tergabung dalam APDESI kini memiliki langkah awal yang lebih maju.

Proposal Menuju Agustus 2026
Ketua DPC APDESI Kutim, Alimuddin, menaruh harapan besar agar seluruh desa di Kutai Timur tidak hanya menjadi penonton. Persiapan proposal menjadi harga mati bagi desa yang ingin mencicipi anggaran tersebut guna mendongkrak pembangunan infrastruktur lokal.

Keterbatasan anggaran Bank Dunia ini memang memicu seleksi alam. Hanya desa yang proaktif dan memiliki kelengkapan administrasi sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang akan merasakan dampak langsung dari kucuran dana Rp1,5 miliar tersebut. Organisasi kepala desa kini bukan lagi sekadar wadah silaturahmi, melainkan mesin “pemburu” anggaran untuk kemajuan daerah.