Malang, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Aspirasi murni masyarakat menjadi motor utama dalam penyusunan arah pembangunan Desa Tamanharjo untuk tahun depan. Melalui Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang digelar pada Kamis (25/6/2026), keterlibatan aktif warga dari berbagai lapisan berhasil menempatkan kebutuhan riil akar rumput sebagai prioritas tertinggi pembangunan.
Pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) ini kian kokoh setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengapresiasi tata kelola administrasi dan keuangan desa hasil uji petik mereka. Bagi pemerintah desa, kepatuhan administratif ini merupakan buah dari transparansi yang dituntut oleh warga selama tujuh tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Warga Berdaulat Menentukan Masa Depan Desa
Musdes tidak sekadar menjadi formalitas pemenuhan dokumen di atas meja. Forum ini menjadi ruang sidang rakyat di mana elemen masyarakat—mulai dari kader kesehatan, kelompok perempuan, pemuda, tokoh masyarakat, hingga lembaga kemasyarakatan desa—berdiskusi secara terbuka bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perdebatan hangat dan pemetaan skala prioritas berlangsung dinamis. Warga aktif merumuskan strategi penanganan stunting berbasis kondisi lingkungan lokal, memperkuat ketahanan pangan tingkat RT/RW, hingga mengusulkan transformasi digital desa yang ramah bagi pelayanan publik sehari-hari.
Bahkan, kelompok pemuda dan pegiat desa mulai menyuarakan kesiapan desa dalam menghadapi tantangan teknologi modern seperti Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) agar pemuda desa tidak tertinggal.
Kepala Desa Tamanharjo menegaskan bahwa komitmen mendengar suara terbawah adalah kunci keberhasilan program pembangunan. Pemerintah desa ingin memastikan setiap anggaran yang keluar di tahun depan benar-benar menjawab keluhan di dapur, ladang, dan fasilitas publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menyelaraskan Aturan Tanpa Mengorbankan Suara Rakyat
Meskipun pendamping desa mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi terbaru kemendesa dan prioritas Dana Desa, koridor aturan tersebut tidak membatasi ruang inovasi warga. Sebaliknya, instrumen tata kelola seperti Klinik APBDes Kecamatan Singosari diposisikan sebagai jembatan untuk melegalkan dan mengamankan aspirasi warga agar tidak terbentur masalah hukum di kemudian hari.
Camat Singosari mengamini kekuatan partisipasi ini. Ia mengingatkan agar hasil musyawarah warga yang telah disepakati tidak boleh direduksi menjadi dokumen administratif belaka, melainkan wajib dikawal menjadi panduan kerja nyata sepanjang tahun 2027.
APBDes 2027: Anggaran Berbasis Kebutuhan Riil
Seluruh usulan yang lahir dari rahim Musdes ini disepakati menjadi dasar tunggal dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2027. Pemerintah desa berkomitmen untuk menyeleksi setiap usulan secara transparan dan partisipatif berdasarkan tingkat urgensi manfaat kemasyarakatan, dengan tetap menjaga keselarasan terhadap target akhir RPJMDes.
Melalui pola perencanaan yang berakar kuat pada kehendak warga dan ditopang oleh sistem administrasi yang bersih, Desa Tamanharjo optimistis memasuki tahun kedelapan pembangunan. Sebuah pembuktian bahwa desa yang akuntabel, adaptif, dan sejahtera hanya bisa lahir dari keterbukaan untuk mendengar suara masyarakatnya sendiri.

Mochamad Fajar Kurniawan adalah praktisi usaha dan pegiat pemberdayaan masyarakat yang berdomisili di Singosari, Kabupaten Malang. Alumnus SMAN 3 Malang (BHAWIKARSU) tahun 1994 & Universitas Brawijaya 1998,Saat ini menjabat sebagai CEO Raja Kebab Singosari dan Raja Ayam Geprek Singosari. Selain aktif di bidang kewirausahaan, ia juga mengemban amanah sebagai Ketua Forum Handarbeni Singhasari (Fondasi), Pembina Paguyuban Batik Singosari, Pembina Paguyuban Batik Lawang, serta menjadi bagian TPP Kecamatan Singosari sejak tahun 2017
Memiliki pengalaman di bidang jurnalistik sebagai mantan Pemimpin Redaksi sebuah tabloid di Kota Malang,memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi lokal, pelestarian budaya, UMKM, dan pembangunan berbasis potensi masyarakat. Melalui berbagai kegiatan dan tulisan, ia berupaya mendorong kemandirian ekonomi, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pelestarian warisan budaya lokal untuk mendukung kemajuan desa dan daerah.

















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.