Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah pusat tidak ingin masyarakat Sumatera Barat hanya bergantung pada bantuan sosial pascabencana November lalu. Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, resmi menyalurkan bantuan strategis senilai Rp30,3 miliar yang difokuskan pada “penciptaan lapangan kerja” ketimbang sekadar santunan tunai. Penyerahan bantuan ini berlangsung di Aula Maninjau BPVP Padang, Kamis (12/2/2026).
Langkah Kemnaker ini menjadi angin segar bagi 16 kabupaten/kota yang terdampak hebat. Fokusnya jelas: membangun kembali kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan vokasi dan modal wirausaha, bukan sekadar membangun infrastruktur fisik yang rusak.
“Kehadiran kami adalah komitmen pendampingan pemulihan. Kami tidak hanya memberi bantuan sesaat, tapi alat dan keahlian agar warga bisa mandiri kembali,” ujar Menaker Yassierli di hadapan para penerima manfaat.
Investasi SDM: 5.000 Orang Masuk “Kawah Candradimuka”
Sudut pandang menarik dari bantuan ini adalah porsinya yang besar pada peningkatan skill. Berikut adalah rincian intervensi strategis Kemnaker:
- Vokasi Masif: Pelatihan bagi 5.000 warga terdampak untuk meningkatkan kompetensi kerja.
- Infrastruktur Belajar: Pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima titik strategis.
- Wirausaha Baru: Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk 100 calon wirausahawan serta 20 paket program Padat Karya.
- Alat Produksi: Penyerahan mesin bor dan mesin air untuk mendukung operasional komunitas.
Merespons Kerugian Triliunan dengan Sinergi
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, membeberkan fakta pahit bahwa kerugian akibat bencana mencapai Rp33 triliun. Dengan 72 ribu kepala keluarga yang terdampak, bantuan dari Kemnaker dinilai sangat akurat karena menyasar sektor UMKM dan tenaga kerja yang menjadi tulang punggung daerah.
“Ini adalah intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja. Pemulihan bukan hanya membangun yang rusak, tapi menguatkan kembali dompet masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar menjadi prioritas utama dalam penyaluran tahap kedua ini. Pemerintah Provinsi berkomitmen mengawal ketat agar bantuan peralatan dan dana stimulan ini tidak salah sasaran dan benar-benar melahirkan unit ekonomi baru di tingkat nagari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.