Mojokerto, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, menjadi satu-satunya desa yang terancam gagal menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) hingga bulan keempat tahun 2023. Padahal, desa lain di Mojokerto sudah mencairkan BLT DD triwulan pertama.
“Triwulan satu (dirapel tiga bulan) sudah salur, kecuali Desa Sumbertebu. Saat itu, desa ini tidak memenuhi syarat karena pengajuan alokasi kurang dari 10 persen,” ungkap Hendra Putra Djaja T, Plt. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, kemarin.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 201/PMK.07/2022, porsi BLT DD tahun ini ditetapkan paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen dari pagu Dana Desa (DD) yang diterima. Angka ini memang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang dipatok hingga 40 persen.
Akibat perubahan persentase ini, total penerima BLT DD secara keseluruhan di Mojokerto juga menurun drastis, dari 28.000 menjadi 10.409 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, untuk kasus Desa Sumbertebu, alokasi yang diajukan kepada pemerintah daerah jauh di bawah batas minimal 10 persen yang dipersyaratkan. Dari total 299 desa di 18 kecamatan, hanya Desa Sumbertebu yang belum dapat mencairkan anggaran BLT DD-nya. Padahal, anggaran Dana Desa yang diterima Sumbertebu cukup besar, mencapai Rp1,1 miliar.
Hendra menjelaskan, jika diambil 10 persen dari total DD, seharusnya alokasi BLT DD untuk Sumbertebu sekitar Rp100 juta selama 12 bulan. Mengingat setiap bulannya KPM menerima Rp300 ribu, maka seharusnya ada sekitar 27 sasaran penerima. “Namun, faktanya desa hanya mengajukan delapan orang,” paparnya.
DPMD tidak mengetahui secara pasti alasan di balik pengajuan yang minim ini, apakah karena sebagian besar masyarakat Desa Sumbertebu sudah berkecukupan atau ada faktor lain. “Alasan itu yang tahu pemerintah desanya. Padahal, meskipun DD bisa cair, nantinya akan dipotong 25 persen alokasi BLT, sesuai ketentuan maksimal BLT yang diambil,” urainya.
Perlu diketahui, alokasi BLT DD tahun ini memiliki tujuan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya BLT DD bertujuan mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2023 ini BLT DD difokuskan sebagai program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial, dan penanganan kemiskinan ekstrem. Calon KPM diprioritaskan bagi keluarga miskin yang berdomisili di desa dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Selain BLT DD, Permenkeu juga menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa mencakup maksimal 3 persen untuk operasional pemerintah desa dan paling sedikit 20 persen untuk program ketahanan pangan dan hewani. Ini termasuk pembangunan lumbung pangan desa dan dukungan permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dana Desa juga dialokasikan untuk program kesehatan, khususnya penanganan stunting, serta pengembangan pariwisata skala desa sesuai potensi dan karakteristik wilayah.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.