Aceh Timur [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur mengambil langkah tegas dalam pengelolaan Dana Desa. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau Dana Desa, maksimal hanya satu kali dalam setahun untuk setiap gampong.
“Untuk setiap gampong atau desa, partisipasi dalam bimtek yang didanai oleh Dana Desa dibatasi hanya satu kali dalam setahun. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa agar manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky di Aceh Timur.
Selama ini, pelaksanaan bimtek di berbagai tingkatan kerap dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun, baik di dalam maupun di luar daerah. Bupati Iskandar Usman menilai bahwa pembatasan ini diperlukan untuk memastikan setiap alokasi Dana Desa memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, dan bukan sekadar menjadi pembiayaan kegiatan seremonial yang berulang.
Lebih lanjut, kebijakan ini juga mengatur pembatasan jumlah peserta bimtek yang dapat dibiayai oleh Dana Desa, yaitu maksimal dua orang per gampong. Selain itu, topik bimtek yang diikuti harus relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing peserta, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur gampong secara efektif sesuai dengan kebutuhan.
Menurut Bupati Iskandar Usman, pembatasan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa. “Pembatasan ini kami lakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dari Dana Desa benar-benar membawa manfaat nyata untuk masyarakat gampong. Dana desa harus fokus pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan sekadar habis untuk kegiatan seremonial,” ujarnya.
Selain pembatasan bimtek, Bupati Aceh Timur juga mengeluarkan kebijakan yang mengatur alokasi pembiayaan untuk sejumlah program prioritas masyarakat yang diwajibkan untuk dianggarkan melalui APBG. Program-program tersebut meliputi pemberian santunan sebesar Rp1 juta bagi keluarga yang mengalami musibah kematian, beasiswa bulanan sebesar Rp500 ribu untuk dua santri berprestasi dari keluarga kurang mampu di setiap gampong, honorarium ketua pemuda sebesar Rp500 ribu per bulan, serta bantuan pemasangan listrik baru bagi lima rumah tangga miskin di setiap gampong.
Bupati Iskandar Usman juga memberikan instruksi terkait program ketahanan pangan di tingkat gampong. Pemerintah gampong diinstruksikan untuk memanfaatkan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam melaksanakan kegiatan ketahanan pangan desa, sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian pangan.
“Apabila kebijakan ini tidak diimplementasikan dengan baik, maka pemerintah kabupaten tidak akan mengalokasikan dana dalam proses verifikasi Rencana Penarikan Dana (RPD). Langkah ini diambil agar Dana Desa benar-benar menjadi instrumen perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput,” pungkas Bupati Iskandar Usman Alfarlaky.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.