Jakarta [DESA MERDEKA] – Cita-cita menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mesin uang warga sering kali kandas di depan papan nama kantor yang sepi. Alih-alih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, banyak BUMDes di tanah air justru mati suri karena terjebak dalam “bisnis imitasi”—sekadar meniru kesuksesan desa lain tanpa memiliki potensi riil yang sama.
Ketua Umum Forum BUMDes Indonesia (FBI), Yani Setya Diningrat, menyoroti fenomena ini sebagai kegagapan perencanaan. “Desa Ponggok sukses dengan wisata air, lalu desa lain ikut membangun kolam padahal tidak punya sumber air. Ini bukan inovasi, ini imitasi yang dipaksakan,” tegas Yani dalam diskusi daring bersama Kementerian Desa PDT dan Bakrie Center Foundation (BCF), Rabu pekan lalu.
Penyakit Klasik: Tren dan Nepotisme
Masalah utama BUMDes di Indonesia bukan sekadar modal finansial, melainkan hilangnya relevansi usaha dengan karakter asli desa. Banyak unit usaha lahir tanpa peta bisnis yang jelas dan riset pasar yang matang. Akibatnya, pengeluaran untuk infrastruktur membengkak, namun pemasukan tak kunjung mengalir karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak dibutuhkan pasar lokal.
Di sisi lain, tata kelola yang bersifat kekeluargaan memperburuk keadaan. Pengurus sering dipilih atas dasar kedekatan dengan kepala desa, bukan kompetensi profesional. Dampaknya, transparansi keuangan menjadi kabur dan batas antara uang pribadi pengelola dengan uang usaha sering kali tercampur aduk. Yani mengingatkan, BUMDes yang sehat adalah yang tertib administrasi, bukan sekadar aktif berkegiatan tanpa arah.
Kolaborasi CLP: Strategi Baru Memutus Rantai Gagal
Menjawab tantangan tersebut, skema Collaborative Leadership Program (CLP) diperkenalkan sebagai titik balik. Program ini menggeser fokus intervensi dari sekadar bantuan modal menjadi bantuan ilmu dan pendampingan intensif. Melalui kerja sama tripartit antara FBI, BCF, dan Kemendes PDT, lulusan muda dan mahasiswa akan diterjunkan langsung ke desa sebagai fasilitator profesional.
Para fasilitator ini memiliki tugas spesifik:
- Pemetaan Potensi: Memastikan desa agraris fokus pada produk turunan pertanian, bukan dipaksa menjadi desa wisata.
- Penguatan Tata Kelola: Membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Pemasaran Modern: Membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk desa.
Menuju Desa Merdesa
Langkah konkret ini akan dikukuhkan melalui nota kesepahaman (MoU) untuk memastikan pendampingan tidak berhenti sebagai seremonial. Bagi Yani, keberhasilan BUMDes harus dirasakan nyata oleh masyarakat sebagai bukti kedaulatan ekonomi, bukan sekadar angka indah dalam laporan administratif.
Masa depan ekonomi desa kini bergantung pada keberanian pengelola untuk kembali ke akar: mengenali kekuatan sendiri, berhitung secara cermat, dan membuang jauh mentalitas ikut-ikutan. Inilah jalan panjang menuju desa yang benar-benar berdaulat—menuju cita-cita “Merdesa”. im
Domisili di Bangka Belitung.
~ Demi masa, sesungguhnya manusia itu merugi, kecuali yang beriman dan berbuat baik. ~
Menulis bukan sekadar menyusun kata, tapi salah satu instrumen menyampaikan kebenaran, edukasi, serta melestarikan nilai-nilai budaya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.