Gubernur Mahyeldi Peringatkan Keras Pelaku Usaha yang Naikkan Harga Bahan Pokok Pasca Bencana
Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Di tengah masa duka akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengeluarkan peringatan keras terhadap seluruh pelaku usaha dan jaringan distribusi pangan. Gubernur mengancam akan menindak tegas secara hukum siapa pun yang berani memanfaatkan situasi sulit ini dengan menaikkan harga bahan pokok dan kebutuhan penting masyarakat secara tidak wajar.
Peringatan ini menyusul laporan awal mengenai potensi spekulasi harga setelah beberapa kabupaten/kota, termasuk Agam, Pasaman Barat, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok, mengalami kerusakan parah pada infrastruktur dan ribuan rumah.
“Ketika masyarakat berjuang menyelamatkan keluarga, mencari makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan penderitaan ini. Siapa pun yang mencoba menaikkan harga secara tidak wajar akan berhadapan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum,” tegas Gubernur di Padang, Jumat (5/12/2025).
Mahyeldi menegaskan bahwa tindakan mencari keuntungan dengan menekan masyarakat dalam kondisi bencana adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak berempati, dan berpotensi dikenai sanksi hukum yang berat.
Instruksi Keras Jaga Stabilitas Harga dan Stok Logistik
Untuk mencegah praktik spekulasi dan memastikan ketersediaan barang, Gubernur Mahyeldi langsung menginstruksikan beberapa langkah strategis kepada jajaran pemerintah daerah:
- Pemantauan dan Pengawasan Stok: Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait wajib melakukan pemantauan harga dan stok harian secara ketat di seluruh pasar utama provinsi. Pemeriksaan rantai distribusi harus dilakukan secara berkala untuk mencegah praktik penimbunan barang.
- Jaminan Suplai: Instansi terkait diminta berkoordinasi intensif dengan Bulog dan distributor besar untuk menjamin suplai kebutuhan utama seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan bahan pokok lainnya tetap aman dan mencukupi.
Gubernur juga secara khusus meminta seluruh bupati dan wali kota di daerah terdampak untuk segera mengambil lima tindakan responsif, meliputi:
- Melaksanakan operasi pasar dan gerakan pangan murah secara masif, terutama di daerah yang paling parah terdampak.
- Melakukan pendataan kerusakan sarana industri perdagangan, seperti pasar, sentra industri, serta pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Menengah Besar (IMB).
- Mengambil upaya antisipatif dan responsif untuk menjaga ketersediaan barang pokok, barang penting, dan Elpiji di tengah keterbatasan akses logistik antar kota/wilayah, guna mencegah kenaikan harga.
- Melakukan pelarangan, pengawasan, dan tindakan terhadap pedagang yang menaikkan harga di atas aturan yang ditetapkan atau di luar batas kewajaran.
- Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berkoordinasi intensif dengan OPD Provinsi dan Kementerian untuk formulasi solusi bersama.
“Tugas kita bukan hanya menanggulangi bencana, tetapi juga memastikan rakyat dapat membeli kebutuhan hariannya dengan harga yang terjangkau. Ini adalah bentuk solidaritas dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” pungkas Gubernur. Ia turut mengajak semua elemen masyarakat, termasuk distributor dan pedagang, untuk menjaga empati, menekankan bahwa bangkit dari bencana akan lebih cepat bila ada saling menjaga dan tidak menambah beban rakyat yang sedang berduka.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.