Akses Listrik Desa Jadi Prioritas Utama Kabinet Prabowo

Mendes PDTT: Akses Listrik dan PAUD Desa Jadi Fokus Utama Pembangunan

Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa akses listrik dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi prioritas serius pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga November bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Lazarus, Mendes Yandri melaporkan bahwa hingga saat ini, masih banyak desa di Indonesia yang belum teraliri listrik.

“Ini menjadi perhatian serius Pemerintah dan sudah dibahas dalam Sidang Kabinet,” kata Mendes Yandri. Ia menyatakan optimis bahwa seluruh desa di Indonesia akan memiliki akses listrik yang memadai selama periode Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penyerapan Anggaran dan Kendala Pemblokiran
Meskipun fokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur, Mendes Yandri juga melaporkan progres penyerapan anggaran kementeriannya. Hingga 10 November 2025, penyerapan anggaran Kemendes PDTT baru mencapai 63,05 persen. Salah satu penyebab utama rendahnya angka penyerapan ini adalah adanya sekitar Rp288 miliar anggaran yang masih berstatus terblokir.

Selain listrik, upaya pembangunan juga menyasar sektor digital. Mendes Yandri menyebut, pihaknya telah menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menyediakan akses internet di desa-desa.

“Untuk sementara, program ini diprioritaskan untuk desa-desa ekspor. Dan jika anggota Komisi V memiliki desa binaan, program ini bisa dikolaborasikan,” jelas Mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut, menawarkan peluang sinergi.

Kendala Lahan Hambat Program Satu Desa Satu PAUD
Di sektor pendidikan, Kemendes PDTT meluncurkan program ambisius: satu lembaga PAUD di setiap desa. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan usia dini di wilayah desa yang masih rendah.

“Ini mungkin pengumuman juga, Pak Ketua dan para anggota, program kami itu ada satu desa satu PAUD,” ujar Mendes Yandri.

Namun, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan besar, khususnya terkait dengan ketersediaan lahan. Mendes Yandri mengakui, kendala utama adalah syarat minimal lahan pembangunan yang cukup luas, yakni sekitar 1.000 meter persegi.

Mendes Yandri menekankan bahwa pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara sektoral. Ia mendorong sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan semua infrastruktur dasar—termasuk listrik, air bersih, dan pendidikan—dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Sinergi ini dianggap kunci untuk mengatasi hambatan birokrasi dan kendala teknis di lapangan.

Dalam rapat tersebut, Mendes Yandri didampingi oleh Sekjen Taufik Madjid, serta Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDTT. Isu strategis terkait pemerataan infrastruktur dan pendidikan ini diharapkan dapat teratasi dengan alokasi anggaran dan kebijakan yang lebih efektif di sisa tahun berjalan.