Tulungagung, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Perangkat desa masa kini dituntut tidak hanya piawai mengurus administrasi di balik meja, tetapi juga harus “melek” hukum di ruang siber. Semangat itulah yang mewarnai Musyawarah Kecamatan (Muscam) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Bandung, Tulungagung, periode 2026-2031 di Balai Desa Bandung, Kamis (29/1/2026).
Dalam momentum estafet kepemimpinan tersebut, Ketua PPDI Kabupaten Tulungagung, Abdul Fatah, melontarkan kritik konstruktif yang menyasar para perangkat desa milenial. Ia menegaskan bahwa ponsel pintar yang digenggam para abdi desa harus menjadi alat navigasi regulasi, bukan sekadar hiburan media sosial.
“Jangan sampai ponsel hanya aktif untuk media sosial, tapi lalai dengan aturan yang menaungi profesi kita. Jadikan ponsel sarana belajar PP No. 11 Tahun 2019,” tegas Fatah di hadapan peserta musyawarah.
Aklamasi dan “Visi Khayalan” Agus Suminto
Proses demokrasi dalam Muscam ini berakhir dengan keputusan bulat. Agus Suminto, atau yang akrab disapa Minto, kembali dipercaya secara aklamasi untuk menakhodai PPDI Kecamatan Bandung lima tahun ke depan.
Menariknya, dalam pidato kemenangannya, Minto secara berani menyebut visi dan misinya sebagai “khayalan” yang siap ia wujudkan. Sudut pandang ini mencerminkan ambisi besar untuk membawa organisasi ke level yang lebih progresif. “Visi-misi saya mungkin terasa seperti khayalan, tapi saya akan membuktikannya menjadi kenyataan demi manfaat nyata bagi perangkat desa,” ujarnya.
Fondasi Desa: Filosofi Rumah Tangga Pemerintahan
Camat Bandung, Chanif Djatmiko Nugroho, S.Sos., yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan analogi segar mengenai posisi perangkat desa dalam sistem pemerintahan. Ia mengibaratkan pemerintah desa sebagai sebuah bangunan utuh:
- Perangkat Desa: Sebagai fondasi dan tiang penyangga.
- Kepala Desa: Sebagai atap pelindungnya.
Analogi ini mempertegas bahwa tanpa profesionalisme dan fondasi yang kuat dari perangkat desa, roda pemerintahan tidak akan stabil di tengah dinamika regulasi yang semakin cepat.
Selain aspek teknis, etika (unggah-ungguh) juga menjadi sorotan. PPDI Bandung di bawah kepemimpinan baru diharapkan mampu menjembatani kolaborasi antara perangkat desa senior dan junior agar tetap solid dalam memberikan pelayanan publik yang berintegritas.
jurnalis yang berusaha menjaga Marwah
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.