Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

KORUPSI · 26 Agu 2024 15:51 WIB ·

LSM Desak KPK Periksa Dirut Harita Group Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Lingkar Pulau Obi


					LSM Desak KPK Periksa Dirut Harita Group Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Lingkar Pulau Obi Perbesar

Halsel [DESA MERDEKA] – Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri Maluku (LSM-KANe Malut) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Direktur Utama PT. Harita Group, Donald J. Hermanus. Desakan ini menyusul dugaan kuat keterlibatan perusahaan dalam kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

Seperti diketahui, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Stevi Thomas, seorang direktur anak perusahaan PT. Harita Group, bersama AGK telah menguak dugaan transaksi suap terkait proyek strategis nasional (PSN) pembangunan jalan lingkar Pulau Obi. Proyek ini tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Dugaan keterlibatan PT. Harita Group semakin menguat setelah ditemukannya surat koordinasi yang ditandatangani langsung oleh Donald J. Hermanus. Dalam surat tersebut, perusahaan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyesuaikan rute pembangunan jalan agar tidak mengganggu wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik afiliasinya.

“Kami melihat adanya upaya sistematis dari PT. Harita Group untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait proyek ini,” tegas Risal Sangaji, Ketua LSM-KANe Malut. “Penangkapan Stevi Thomas hanya puncak gunung es. KPK harus berani mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk pihak-pihak di level tertinggi perusahaan,” lanjutnya.

Risal juga menyoroti pentingnya peran KPK dalam memberantas korupsi di sektor swasta. “Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan bisnis yang baik,” ujarnya.

Menanggapi desakan tersebut, LSM-KANe Malut berencana menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan. Aksi ini bertujuan untuk mendesak KPK segera mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap ini.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 530 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Mesin Speedboat Fiktif dan Tameng Politik di Desa Loleo

25 Mei 2026 - 12:47 WIB

Siasat Mangkir Kades Loleo: Dana Desa Menguap?

21 Mei 2026 - 09:54 WIB

Modal Usaha Desa Malah Amblas di Pasar Trading

19 Mei 2026 - 12:47 WIB

Upeti Ormas Berkedok Sumbangan Hantui Kepala Desa di TTU

16 Mei 2026 - 07:02 WIB

Drama Dana Desa Loleo: Lima Tahun Tanpa Sentuhan Audit

9 Mei 2026 - 19:57 WIB

Audit Investigatif: Harga Mati Ungkap Korupsi Desa Loleo

1 Mei 2026 - 15:40 WIB

Trending di KORUPSI