Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Desa Wisata Teluk Buo kini dibidik menjadi motor baru ekonomi desa pesisir di Sumatera Barat melalui pengembangan budidaya kerapu skala besar. Langkah konkret ini diambil setelah Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bergerak cepat menggandeng Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menggarap serius potensi komoditas laut unggulan seperti kerapu, lobster, hingga tuna.
Sinergi lintas instansi ini menargetkan pembenahan hulu ke hilir sektor maritim, yang selama ini pemanfaatannya belum maksimal. Fokus utamanya jelas: mempercepat pembangunan infrastruktur perikanan sekaligus menaikkan taraf hidup nelayan Sumbar secara langsung.
“Melalui sinergi dengan KKP, kita ingin mendorong percepatan pembangunan yang langsung menyentuh kesejahteraan nelayan,” ujar Mahyeldi, dalam pertemuan strategis di Padang.
Pemilihan Desa Wisata Teluk Buo sebagai lokasi pusat kawasan keramba jaring apung bukan tanpa alasan. Wilayah ini dinilai punya potensi spasial yang sangat strategis untuk budidaya kerapu, sebuah komoditas dengan permintaan pasar ekspor yang sangat tinggi.
Dengan dukungan teknis dan pendampingan melekat dari KKP, produksi kerapu di kawasan ini optimis bisa melonjak tajam. Intervensi teknologi budidaya ini diharapkan menjadi solusi paling logis untuk mendongkrak Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang saat ini posisinya masih tergolong rendah.
Namun, strategi ini tidak berhenti pada urusan genjot produksi semata. Hilirisasi dan standardisasi mutu hasil tangkapan menjadi agenda mutlak agar produk lokal memiliki daya saing kompetitif di pasar internasional. Nelayan tidak boleh lagi hanya fokus pada kuantitas, melainkan pada kualitas yang mampu mengerek harga jual di tingkat bawah.
Merespons arah kebijakan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Dr. Ir. Reti Wafda, M.Tp, menegaskan kesiapan eksekusi di lapangan. Pihaknya kini berfokus penuh pada dua pilar utama, yaitu peningkatan kapasitas SDM nelayan desa serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai.
Melalui kolaborasi kuat antara Pemprov Sumbar dan KKP ini, sektor kelautan di tingkat desa diharapkan segera bertransformasi menjadi tulang punggung ekonomi baru yang inklusif.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.