Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Kabar kurang sedap berembus bagi masyarakat perdesaan dan pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 yang baru saja dituntaskan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat membawa sinyal lampu kuning. Keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan hebat diprediksi akan berdampak langsung pada pemotongan dana bantuan ke wilayah-wilayah pelosok perdesaan.
Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, secara blak-blakan mengakui beratnya tantangan keuangan (fiskal) yang sedang dihadapi pemerintah provinsi saat ini.
“Persoalannya menjadi tidak mudah karena banyak tugas yang harus kita kerjakan secara beriringan di tengah kondisi keuangan daerah yang sulit saat ini,” ujar Muhidi seusai rapat internal dewan.
Anggaran Drop, Proyek Desa Rawan Mandek
Berdasarkan kesepakatan dokumen KUA-PPAS terbaru, pagu anggaran belanja Sumbar untuk tahun 2027 merosot tajam menjadi Rp5,97 triliun saja. Angka ini turun drastis hampir satu triliun rupiah jika dibandingkan anggaran perubahan tahun 2026 yang sempat menyentuh Rp6,97 triliun.
Bagi masyarakat desa dan pengamat kebijakan publik, penurunan drastis ini adalah ancaman nyata terhadap program siber perdesaan, bantuan langsung nagari, hingga perbaikan infrastruktur jalan tani. Selama ini, nagari-nagari di Sumbar sangat bergantung pada dana transfer dan bantuan keuangan khusus (BKK) provinsi untuk menutup kekurangan Dana Desa dari pusat.
Sektor Pertanian dan Perlindungan Petani Kena Imbas?
Dampak nyata dari cekaknya dompet daerah ini mulai terlihat dari nasib sejumlah aturan hukum pro-rakyat kecil. DPRD Sumbar mencatat bahwa Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hingga kini pembahasannya masih menggantung dan berjalan lambat akibat penyesuaian porsi anggaran belanja.
Padahal, sebagian besar warga perdesaan dan nagari di Sumatera Barat menyandung hidup mereka sebagai petani. Tanpa adanya sokongan dana yang kuat dari APBD 2027, upaya untuk memulihkan produktivitas lahan pertanian lokal pascabencana hidrometeorologi (banjir dan longsor) dikhawatirkan akan berjalan di tempat.
Tuntutan Pemerataan Aspirasi Nagari
Di tengah situasi sulit ini, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menegaskan bahwa pemerintah daerah akan sangat rigid dan ketat dalam menyaring program kerja. Ia menjanjikan bahwa meskipun uang daerah terbatas, pelayanan dasar publik di perdesaan akan tetap diupayakan.
Namun, publik kini menagih komitmen nyata dari hasil kegiatan serap aspirasi (Reses) yang dilakukan para anggota dewan pada 18–24 Agustus lalu. Masyarakat nagari berharap agar suara-suara dari pinggiran—seperti permintaan pupuk subsidi, alat mesin pertanian, hingga jembatan desa yang rusak—tidak dikorbankan demi menyelamatkan belanja rutin birokrasi kedinasan di kota.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.