Menu ✖

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

KABAR PEMDA · 3 Nov 2023 19:59 WIB ·

Lembaga Adat Jadi Tameng Konflik Pembangunan Desa Banyuasin


					Lembaga Adat Jadi Tameng Konflik Pembangunan Desa Banyuasin Perbesar

Pangkalan Balai, Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan [DESA MERDEKA] – Banyak pembangunan fisik di pedesaan buntu bukan karena dompet daerah yang kosong, melainkan karena gesekan sosial antarwarga. Menyadari sumbatan tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, mengambil langkah out of the box dengan merangkul Lembaga Adat Kabupaten Banyuasin sebagai tameng konflik sekaligus pengawal pembangunan desa Banyuasin dari akar rumput.

Langkah taktis ini dibahas dalam audiensi di Guest House Rumah Dinas Bupati, Pangkalan Balai. Pertemuan ini bukan sekadar ajang ramah tamah dinas, melainkan koordinasi strategis yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Bappeda untuk menyelaraskan program kerja teknis.

Bagi pria yang akrab disapa Pj HSR ini, institusi adat memiliki posisi tawar yang kuat dalam menjaga stabilitas di Bumi Sedulang Setudung. Kerukunan warga di tingkat desa adalah modal utama agar program fisik pemerintah tidak berjalan di tempat akibat sengketa.

“Inilah pentingnya menjaga sinergisitas dan kerukunan untuk mencapai pembangunan yang lebih baik,” ujar Hani.

Selama ini, peran lembaga adat sering kali direduksi sebatas urusan ritual atau seremonial pernikahan belaka. Ketua Lembaga Adat Banyuasin, Nur Muhammad, menegaskan bahwa mereka kini bergerak melampaui sekat tersebut dengan menjadi penengah masalah sosial kemasyarakatan yang kerap meletup di desa-desa.

Melalui pendekatan kultural, adat istiadat diposisikan sebagai tali pengikat sekaligus payung pemersatu. Lembaga ini bertugas memberi masukan dan nasihat langsung kepada pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan yang turun ke desa tidak membentur kearifan lokal setempat.

Agar komitmen ini bukan sekadar komitmen di atas kertas, pertemuan ini dikawal langsung oleh Sekretaris Daerah Erwin Ibrahim, Kepala Dinas Kominfo Salni Fajar, dan Kepala Bappeda Kosarodin. Kehadiran para pejabat teknis ini memastikan poin-poin kemitraan kultural tersebut langsung terintegrasi dalam rencana anggaran pembangunan daerah.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 78 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Anggota DPRD Sumbar Gustami Hidayat Serahkan Bantuan Penanganan Rawan Pangan untuk Ibu Hamil dan Balita di Kota Padang

28 Oktober 2026 - 11:49 WIB

Jalur Tikus Transaksi Gelap Mengurung Ratusan Desa Sumbar

24 Oktober 2026 - 14:10 WIB

Rentetan Krisis Hantam Sumbar, Perda Ketahanan Keluarga Diuji

19 Oktober 2026 - 10:43 WIB

Menantang Bukit Limau Manis, Jalan Fisika Padang Akhirnya Diaspal

19 Oktober 2026 - 10:33 WIB

Jawab Warning KPK, Sumbar Rombak Aliran Anggaran Pascabencana

15 Oktober 2026 - 12:35 WIB

Ratusan Anak Tumbang, Borok Dapur Makan Bergizi Gratis Sumbar Terbongkar

13 Oktober 2026 - 06:05 WIB

Trending di KABAR PEMDA