Kupang, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Sebongkah sejarah hebat bangsa ini ternyata tersimpan rapi di dalam dinding kayu Istana Raja Kloit, Desa Builaran, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, NTT. Di sana, selembar bendera Merah Putih sepanjang dua meter peninggalan Presiden Soekarno dari tahun 1960 masih terawat utuh. Kain sakral itulah yang kini menjadi pemantik mimpi besar bagi kedaulatan pariwisata berbasis desa di Pulau Timor.
Langkah konkret untuk menghidupkan kembali roh nasionalisme dari pelosok desa ini mulai menemui titik terang. Gubernur NTT, Melki Laka Lena, berkomitmen penuh untuk menyulap situs sejarah di Desa Builaran tersebut menjadi destinasi wisata budaya kebangsaan.
Komitmen ini lahir dari ruang diskusi yang hangat. Dalam sebuah diskusi terbatas bersama Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) NTT di Rumah Juang Garda GMNI NTT, Kupang, Minggu (19/7/2026), aspirasi dari akar rumput Malaka disuarakan dengan lantang.
Ketua PA GMNI Kabupaten Malaka, Silvester Nahak, menceritakan kembali romansa sejarah yang melatari keberadaan bendera tersebut. Pada tahun 1960, saat wilayah Malaka masih menyatu dengan Kabupaten Belu, Bung Karno menginjakkan kakinya di Istana Raja Kloit.
“Masyarakat membentangkan bendera Merah Putih berukuran sekitar dua meter untuk dilalui Presiden Soekarno saat prosesi penyambutan. Bendera itu hingga kini masih disimpan di Istana Raja Kloit dan kondisinya masih utuh,” kenang Silvester dengan nada bangga.
Bagi Silvester dan warga desa, Merah Putih di Istana Raja Kloit bukan sekadar kain usang. Jika dikelola dengan tepat, situs sejarah ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat Kabupaten Malaka.
Keadilan untuk Kaum Marhaen dan Hak Adat
Namun, membangun desa wisata tidak bisa dilepaskan dari urusan hak dasar masyarakatnya. Di tengah upaya mengangkat potensi sejarah, Silvester juga menitipkan pesan mendalam terkait konflik tanah adat yang masih membayangi Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu. Baginya, penyelesaian konflik agraria adalah perwujudan keadilan nyata bagi kaum Marhaen.
Gubernur Melki Laka Lena menyerap aspirasi tersebut dengan saksama. Ia bahkan mengutip langsung jeritan hati masyarakat adat yang kerap merasa tidak diayomi oleh sistem hukum formal.
“Kalau Negara tidak kenal kami, kami juga tidak kenal negara. Itulah slogan atau moto masyarakat adat ketika ada pertemuan dengan mereka, pasti omong begitu,” ungkap Melki, mengakui pentingnya kehadiran negara untuk memberi kepastian hukum bagi wilayah adat.
Modal Rp10 Miliar untuk UMKM Desa
Merespons berbagai tantangan di atas, Pemerintah Provinsi NTT tidak ingin sekadar memberikan janji manis di atas kertas. Melki menegaskan bahwa pengembangan wisata sejarah ini harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi lokal, sektor peternakan, serta hortikultura desa guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis di daerah.
Sebagai bahan bakar penggerak ekonomi, Pemprov NTT mendorong perputaran modal usaha langsung ke kantong-kantong masyarakat melalui Bank NTT. Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp10 miliar telah disiapkan.
“Tahun ini Pemerintah Provinsi melalui Bank NTT menyiapkan Rp10 miliar untuk Kredit Usaha Rakyat. Jadi teman-teman PA GMNI se-NTT bisa memanfaatkan KUR itu sebagai modal usaha apa saja,” tegas Melki di hadapan perwakilan alumni dari 20 kabupaten dan kota yang hadir.
Diskusi yang dipandu oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, ini akhirnya melahirkan rekomendasi strategis. Kini, masa depan Istana Raja Kloit di Desa Builaran berada di ambang gerbang baru. Jika rencana ini matang dieksekusi, desa terpencil di Malaka ini tidak hanya akan dikenal sebagai penjaga memori Bung Karno, tetapi juga model desa berdikari yang berhasil menyejahterakan warganya lewat jalur kebudayaan.
Desa Membangun Negeri
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.