Demokrasi Berkualitas Mulai dari Kesadaran Politik Warga Desa

Perbesar

Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, memberikan arahan pada sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Desa Mekarsari, Cicurug

Sukabumi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Praktik politik uang yang kerap membayangi pesta demokrasi kini mendapat tantangan serius dari tingkat akar rumput. Di Desa Mekarsari, Sukabumi, muncul gerakan untuk memperkuat pertahanan demokrasi melalui pendidikan pemilih berkelanjutan. Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menegaskan bahwa kesadaran politik warga desa adalah kunci utama memutus mata rantai kecurangan pemilu.

Edukasi politik ini tidak lagi dilakukan hanya saat mendekati hari pencoblosan. Sebagai bagian dari penguatan pilar demokrasi Pancasila, sosialisasi yang digelar pada Jumat (1/5/2026) ini menekankan pentingnya pemahaman politik yang berkesinambungan agar warga tidak mudah tergiur iming-iming sesaat yang merugikan masa depan daerah.

Memutus Rantai Politik Uang di Pelosok
Tantangan pemilu seperti akurasi data pemilih dan distribusi logistik memang teknis, namun praktik politik uang adalah masalah mentalitas. Heri Gunawan, atau yang akrab disapa Hergun, menilai pendidikan pemilih berkelanjutan sebagai solusi paling ampuh. Kesadaran yang tumbuh di desa akan memaksa sistem demokrasi menjadi lebih bersih dan substantif, bukan sekadar prosedural.

Gerakan ini diperkuat dengan keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan relawan lokal “Manuk Dadali”. Dengan melibatkan tokoh masyarakat desa, pesan-pesan mengenai integritas pemilu diharapkan lebih beresonansi dan diterima dengan baik oleh warga. Model sosialisasi ini menjadi harapan baru agar kualitas demokrasi Indonesia meningkat seiring dengan kecerdasan pemilihnya di tingkat lokal.

Menuju Digitalisasi dan Pemilu Serentak 2029
Selain penguatan mentalitas pemilih, DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Pemilu sebagai landasan menuju Pemilu Serentak 2029. Isu-isu besar seperti sistem pemilu legislatif, wacana penghapusan presidential threshold, hingga digitalisasi tahapan pemilu menjadi agenda krusial.

Digitalisasi tahapan pemilu ke depan diharapkan mampu meminimalisir celah kecurangan. Namun, teknologi tetap membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Oleh karena itu, Hergun mengapresiasi komitmen KPU dalam memperluas jangkauan pendidikan politik hingga ke pelosok. Tujuannya jelas: menciptakan pondasi demokrasi yang kokoh melalui partisipasi aktif dan kritis dari seluruh warga desa.