Bukittinggi, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menyusun cetak biru pembangunan infrastruktur untuk tahun 2027 dengan satu pesan kuat: tidak ada warga yang boleh tertinggal karena akses yang buruk. Dalam Forum Perangkat Daerah BMCKTR di Bukittinggi, Selasa (21/04/2026), Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi menegaskan bahwa kolaborasi lintas daerah adalah harga mati untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat hingga ke pelosok.
Beban berat mengelola 1.600 kilometer jalan provinsi tidak mungkin dipanggul sendiri oleh Pemprov. Sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci agar jalur-jalur logistik desa tidak lagi terhambat. Fokus utama ke depan bukan sekadar membangun beton, melainkan memastikan infrastruktur tersebut merespons kebutuhan riil, mulai dari swasembada air hingga rekonstruksi pascabencana.
Infrastruktur Dasar Sebagai Napas Kehidupan
Pembangunan tahun 2027 diarahkan untuk menyentuh aspek paling mendasar dalam hidup masyarakat desa. Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, memaparkan program prioritas yang meliputi penyediaan sanitasi, sekolah rakyat, hingga kedaulatan air dan pangan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
Tingginya ekspektasi publik terhadap sektor Pekerjaan Umum menuntut perencanaan yang presisi. Pemerintah tidak ingin lagi melihat ada desa yang terisolasi atau gagal panen karena irigasi yang macet. Oleh karena itu, usulan program harus memiliki arah yang jelas dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dari tingkat akar rumput.
Belajar dari Alam, Membangun Lebih Tangguh
Pengalaman pahit bencana hidrometeorologi sebelumnya menjadi pengingat bahwa pembangunan harus terintegrasi dengan mitigasi. Forum ini melibatkan berbagai Balai Nasional untuk menjamin infrastruktur di Sumatera Barat lebih tangguh terhadap cuaca ekstrem. Koordinasi yang solid sejak tahap perencanaan diharapkan mampu meminimalkan risiko kerusakan yang sering melumpuhkan sendi-sendi ekonomi perdesaan.
Melalui penyelarasan persepsi ini, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dianggarkan menjadi jembatan bagi kemakmuran warga. Inilah ruang strategis untuk menjaring masukan dari setiap karakteristik wilayah, agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi proyek fisik, tapi menjadi ruh bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.