Bukan Beban Anggaran, Pers Adalah Perisai Antikorupsi Desa

Gorontalo [DESA MERDEKA] – Pers dilarang keras dianggap sebagai beban finansial bagi pemerintah. Sebaliknya, jurnalisme yang sehat adalah investasi tak ternilai untuk menjaga demokrasi tetap hidup, terutama dalam mengawal transparansi pembangunan hingga ke tingkat desa. Penegasan ini mengemuka dalam Pelantikan DPD Gorontalo dan Rapimnas Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) yang dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/4/2026).

Pemerintah menyoroti ancaman nyata informasi palsu atau hoaks yang masih menghantui ruang publik. Di tengah derasnya arus digital, kapasitas jurnalis dalam menyajikan berita akurat menjadi kunci agar masyarakat desa tidak tersesat oleh informasi yang menyesatkan. Kemendagri secara khusus mengapresiasi langkah AKPERSI dalam memperkuat kompetensi anggotanya demi menciptakan informasi yang kredibel dan terpercaya.

Kritik Bukan Musuh, Tapi Alat Perbaikan
Ketua Umum Akpersi menegaskan bahwa fungsi pers adalah melakukan kontrol sosial melalui kritik objektif. Isu mengenai pers yang dianggap “mencari-cari kesalahan” diluruskan sebagai bentuk dedikasi untuk perbaikan publik. “Pemerintah akan tetap memposisikan media bukan sebagai beban anggaran, tetapi sebagai pilar demokrasi,” tegasnya di Gedung Grand Palace Convention Center.

Dalam praktiknya di lapangan, profesionalisme menjadi harga mati. Pers tetap menjadi mitra strategis pemerintah namun wajib mandiri. Setiap temuan masalah di desa maupun kota harus melalui proses konfirmasi yang ketat. Integritas jurnalis diuji melalui keberimbangan berita; memberikan ruang bagi hak jawab adalah mekanisme yang harus dihormati demi menjaga keadilan informasi.

Menjaga Kolaborasi Demi Kedaulatan Informasi
Hadir mewakili Kemendagri, Eko Indriantanto (Pranata Humas Ahli Muda) dan Redis Orlando Suweni (Penelaah Teknis Kebijakan), menekankan pentingnya ekosistem informasi yang sehat. Koordinasi erat antara instansi pemerintah dan organisasi pers diharapkan mampu melahirkan berita yang tidak hanya mengedukasi, tapi juga menginspirasi pembangunan daerah.

Dengan jurnalisme yang kuat, setiap rupiah anggaran negara—termasuk Dana Desa—mendapatkan pengawasan yang semestinya. Pers bukan hadir untuk menjatuhkan, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil tanpa digerogoti oleh manipulasi informasi.