Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Tahun pertama kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy di Sumatera Barat langsung dihantam “badai” ganda: tekanan fiskal dan serentetan bencana alam. Dalam Rapat Paripurna LKPJ 2025 di DPRD Sumbar, Senin (16/3/2026), potret ekonomi daerah menunjukkan tren mengkhawatirkan dengan pertumbuhan yang merosot ke angka 3,37 persen, turun tajam dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
Penurunan ini bukan tanpa sebab. Sepanjang 2025, banjir bandang dan longsor menerjang 16 kabupaten/kota, melumpuhkan infrastruktur vital sekaligus memutus rantai distribusi ekonomi masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan ruang fiskal yang kian sempit akibat penurunan dana transfer pusat, membuat pemerintah daerah seolah “terjepit” di antara kebutuhan pemulihan dan keterbatasan anggaran.
Ironi Angka Kemiskinan di Tengah Bencana
DPRD Sumbar memberikan catatan kritis terhadap kontradiksi data yang tersaji. Meski angka kemiskinan dilaporkan turun menjadi 5,31 persen, capaian ini dianggap belum sinkron dengan realitas di lapangan. Dampak bencana yang masif dinilai telah menciptakan kerentanan ekonomi baru yang tidak sepenuhnya terekam dalam indikator statistik tahunan.
“Strategi pemulihan pascabencana belum berjalan maksimal. Kita tidak bisa hanya melihat angka administratif sementara denyut ekonomi warga masih tersendat,” tegas suara dalam forum tersebut. Kritik ini menjadi dasar bagi DPRD untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan membedah LKPJ secara lebih mendalam.
Pansus LKPJ: Mencari Rekomendasi Tak Sekadar Formalitas
Pembentukan Pansus bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan upaya mencari jalan keluar atas kemandekan pembangunan. Fokus utama Pansus akan tertuju pada tiga poin krusial:
- Penguatan Fiskal: Mencari inovasi pendapatan daerah di tengah efisiensi anggaran pusat.
- Ketahanan Bencana: Membangun infrastruktur yang berkelanjutan agar ekonomi tidak langsung lumpuh saat bencana melanda.
- Akselerasi Pertumbuhan: Strategi meningkatkan kembali laju ekonomi di atas 4 persen.
Evaluasi tajam ini menegaskan bahwa Sumatera Barat sedang berada di persimpangan jalan. Kepemimpinan daerah dituntut lebih lincah mengelola anggaran terbatas untuk menjawab persoalan mendasar rakyat yang terdampak bencana.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.