Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

SOSBUD · 11 Mar 2026 16:04 WIB ·

Protes Menu MBG Pebayuran: Gizi Nasional atau Sekadar Kenyang?


					Oplus_131072 Perbesar

Oplus_131072

Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, tengah diguncang aksi protes puluhan ibu rumah tangga. Bertempat di Taman Pelangi, Selasa (10/3/2026), para ibu meluapkan kekecewaan terhadap kualitas makanan yang dinilai tidak higienis dan jauh dari Standar Gizi Nasional. Isu ini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat bahwa implementasi program vital di tingkat bawah mulai “masuk angin”.

Keresahan warga bukan tanpa alasan. Seorang ibu yang enggan disebut identitasnya mengungkapkan bahwa kualitas menu terus merosot dari hari ke hari, meskipun keluhan telah berulang kali disampaikan. Selama Ramadan, perubahan menu menjadi model “kering” semakin memicu keraguan orang tua siswa mengenai kecukupan nutrisi anak-anak mereka.

Klaim Ahli Gizi vs Realita Lapangan
Menanggapi tekanan publik, Kepala SPPG Pebayuran, Miko, didampingi ahli gizi, Ica, memberikan klarifikasi. Pihaknya bersikeras bahwa setiap menu kering yang disajikan selama bulan suci telah melalui perhitungan kalori dan gizi yang ketat.

“Kami memastikan kandungan gizi MBG tetap sesuai standar. Namun, kami terbuka dan akan terus melakukan evaluasi serta menindaklanjuti masukan masyarakat untuk perbaikan layanan,” ujar Miko dalam forum dialog terbuka bersama warga.

Sentilan Pedas: Satgas MBG Jangan Cuma “Nunggu Laporan”
Kritik tajam juga datang dari Ketua Akpersi Jawa Barat, Ahmad Syarifudin. Menurutnya, kegaduhan di Pebayuran adalah bukti lemahnya pengawasan di lapangan. Ia mendesak Satgas MBG tidak bersikap pasif dan hanya bergerak ketika masalah sudah viral atau dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Ahmad menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap investor atau pemasok komponen menu yang bermain curang. “Banyak oknum nakal di berbagai wilayah. Jika terbukti menyajikan menu yang tidak layak, pihak SPPG harus berani memutus kontrak kerjasama. Ulah oknum ini merusak citra program prioritas pemerintah pusat,” tegasnya.

Poin Utama Detail Masalah/Tanggapan
Keluhan Warga Menu tidak higienis, standar gizi diragukan, porsi merosot.
Pembelaan SPPG Menu sudah dihitung ahli gizi, skema menu kering khusus Ramadan.
Rekomendasi Akpersi Satgas harus jemput bola, putus kontrak suplai jika ada kecurangan.

Ketegangan di Pebayuran menjadi pelajaran penting bahwa transparansi pengelolaan dapur MBG dan ketegasan pengawasan adalah harga mati untuk menyukseskan visi Gizi Nasional 2045.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 50 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Narkoba dan Stunting di Sumbar Mengkhawatirkan, Isu LGBT Masih Jadi Perdebatan

30 April 2026 - 22:51 WIB

Modal Sosial Menguat dalam Tradisi Pelepasan Haji Pangkalpinang

30 April 2026 - 19:38 WIB

Ritual Longkangan Senepo Jaga Nyawa Sumber Air Pegunungan

30 April 2026 - 12:35 WIB

Ekonomi Kreatif: Pemuda Desa Sumbar Jadi Produser Digital

29 April 2026 - 21:27 WIB

AKPERSI Sumsel Dilantik: Akhiri Era Jurnalisme Asal Bapak Senang

28 April 2026 - 23:25 WIB

Operasi Bibir Sumbing Gratis Selamatkan Masa Depan Warga Desa

27 April 2026 - 15:21 WIB

Trending di SOSBUD