Pangkalpinang, Bangka Belitung [DESA MERDEKA] – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin (Prof. Udin), sedang merancang cetak biru besar untuk tahun 2027. Dalam Forum Konsultasi Publik RKPD yang digelar secara daring pada Kamis (19/2/2026), sang profesor menekankan bahwa wajah masa depan Pangkalpinang sangat bergantung pada tiga pilar utama: status kawasan industri, efisiensi pelabuhan, dan hancurnya ego sektoral antar-OPD.
Langkah paling berani yang diambil adalah upaya mengubah status Kawasan Ketapang dari sekadar Kawasan Peruntukan Industri (KPI) menjadi Kawasan Industri (KI) yang resmi. Tanpa perubahan status ini, investor hilirisasi seperti pabrik solder dan kimia tidak akan melirik Pangkalpinang karena beban infrastruktur yang terlalu besar jika dipikul sendirian oleh pengusaha.
“Investor butuh kepastian. Kita genjot Ketapang jadi Kawasan Industri resmi agar hilirisasi timah dan silika benar-benar mendarat di sini,” tegas Prof. Udin.
Efisiensi Logistik dan Solusi Banjir “Kampak”
Selain status lahan, Prof. Udin menyoroti pelabuhan sebagai “urat nadi” yang masih tersumbat. Waktu bongkar muat (dwelling time) yang memakan waktu 4-6 hari di Pelabuhan Pangkalbalam dianggap sebagai momok investasi. Revitalisasi pelabuhan kini menjadi harga mati dalam rencana kerja pemerintah daerah mendatang.
Di tingkat akar rumput, ia memberikan instruksi keras kepada Camat dan Lurah untuk lebih peka. Masalah banjir di titik baru seperti perumahan Kampak harus segera ditangani dengan aksi nyata. “Kalau belum mampu aspal mulus, minimal tambal lubangnya. Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya tanpa ada normalisasi selokan,” imbuhnya.
Runtuhnya Ego Sektoral dan Filosofi “WC Pasar”
Prof. Udin mengkritik tajam budaya kerja eksklusif di lingkungan pemerintah. Baginya, masalah kota seperti sampah dan anak jalanan tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja. Ia mencontohkan, Satpol PP yang berjaga 24 jam harus didukung sarana dari BPBD. Kerja kolaboratif adalah kunci agar program tidak mandek hanya karena masalah teknis sepele.
Uniknya, ia meminta program 2027 dibuat lebih “membumi” dengan fokus pada hal-hal detail yang sering terlupakan, salah satunya adalah sanitasi pasar tradisional.
“Pasar tidak perlu mewah, yang penting bersih. Pastikan WC pasar berfungsi dan air PDAM mengalir. Jangan sampai gedung megah dibangun, tapi masyarakat tidak bisa pakai toilet karena lupa menganggarkan biaya sambungan air,” tutupnya dengan lugas.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban undang-undang, melainkan instrumen penting untuk memenuhi hak masyarakat dan membangun kepercayaan publik.”
Pangkal Pinang
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.