Ada yang ganjil dalam cara negara menilai kebijakannya sendiri.
Ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami kasus keracunan, narasi resmi yang muncul adalah: jumlahnya kecil dibanding total penerima manfaat. Persentasenya rendah. Tidak signifikan.
Logika yang dipakai jelas: statistik agregat.
Kalau penerima jutaan dan kasus hanya puluhan, maka secara rasio itu kecil. Maka publik diminta tenang. Jangan dibesar-besarkan.
Baik. Itu rasional.
Namun logika itu tiba-tiba berubah ketika berbicara soal Dana Desa.
Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa selama 10 tahun Dana Desa sudah digelontorkan, tetapi hasilnya dianggap belum terasa.
Di sini, logika statistik mendadak hilang. Yang muncul adalah kesan umum.
Jika keracunan dinilai dengan rasio, mengapa Dana Desa dinilai dengan persepsi?
Desa Tidak Kosong Selama 10 Tahun
Sejak 2015, Dana Desa mengalir ke lebih dari 74 ribu desa. Jalan desa dibuka. Jembatan penghubung dibangun. Irigasi diperbaiki. Embung dibuat. Pasar desa direvitalisasi. BUMDes berdiri. Padat karya tunai menyerap jutaan hari kerja.
Apakah semua berjalan sempurna? Tidak.
Apakah ada kepala desa yang korup? Ada.
Tetapi jika menggunakan standar rasio seperti pada MBG, maka pertanyaannya harus sama: berapa persen desa yang membaik dibanding sebelum 2014?
Berapa persen desa tertinggal yang naik status menjadi berkembang dan mandiri?
Jika angka keberhasilan dihitung, mustahil jawabannya nol.
Lalu mengapa narasi yang muncul justru “tidak terasa”?
Apakah yang tidak terasa adalah dampaknya?
Ataukah yang tidak terasa adalah data yang sampai ke pusat kekuasaan?
Standar Ganda Itu Nyata
Jika 0,0 sekian persen kasus keracunan dianggap kecil, maka dengan logika yang sama, ribuan desa yang infrastrukturnya membaik seharusnya dianggap signifikan.
Tidak bisa satu kebijakan dilindungi oleh angka, sementara kebijakan lain dihukum oleh opini.
Negara tidak boleh memakai dua timbangan berbeda.
Jika keberhasilan diukur dengan persentase pada satu program, maka kegagalan pun harus diukur dengan persentase pada program lain.
Kalau tidak, evaluasi berubah menjadi selera.
Dan selera bukan dasar kebijakan publik.
Yang Salah Programnya atau Narasinya?
Dana Desa bukan sekadar angka triliunan rupiah. Ia adalah fondasi pembangunan paling bawah. Ia membangun jalan produksi, irigasi pertanian, jembatan kecil, hingga memperkuat kelembagaan ekonomi desa.
Masalahnya mungkin bukan pada Dana Desa.
Masalahnya bisa jadi pada cara pemerintah menceritakan Dana Desa.
Jika laporan yang sampai ke presiden hanya soal kasus penyimpangan, maka wajar jika yang terlihat hanya cacatnya. Tapi apakah adil menilai 74 ribu desa dari sebagian kecil kasus?
Dalam MBG, sebagian kecil kasus tidak dianggap mewakili keseluruhan program.
Mengapa dalam Dana Desa, sebagian kekurangan seolah mewakili keseluruhan kegagalan?
Negara Harus Konsisten
Ini bukan soal membela satu era dan menyerang era lain.
Ini soal konsistensi.
Jika negara ingin dihormati, maka standar evaluasinya harus tunggal.
Jika angka dipakai untuk melindungi kebijakan baru, maka angka juga harus dipakai untuk menilai kebijakan lama.
Jika tidak, publik akan membaca satu pesan sederhana:
- Ada program yang boleh salah karena persentasenya kecil.
- Ada program yang dianggap gagal walau keberhasilannya besar.
Dan ketika standar berubah-ubah, yang runtuh bukan hanya kebijakan.
Yang runtuh adalah kepercayaan.
Jurnalis dan Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Peduli Desa. Saat ini adalah Ketua Komunitas Desa Indonesia dan Koordinator Mobile Journalist Desa
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.