Opini [DESA MERDEKA] – Praktik jurnalisme feodal di tingkat desa kini berada di titik nadir. Alih-alih mengangkat potensi, pola pemberitaan yang hanya memusatkan narasi pada sosok Kepala Desa justru sedang “membunuh perlahan” inovasi warga. Ketika berita hanya menjadi panggung pencitraan perangkat desa, masalah sistemik seperti kerusakan infrastruktur dan ketimpangan anggaran akhirnya luput dari pengawasan publik.
Dampak Fatal Jurnalisme “Asal Kades Senang”
Pendekatan lama yang terlalu memuja figur berakibat fatal pada partisipasi masyarakat. Warga biasa seperti petani inovatif atau penggerak ekonomi mikro kehilangan panggung untuk menginspirasi. Dampaknya, partisipasi warga merosot karena mereka merasa kontribusinya tidak dianggap penting jika tidak masuk dalam pusaran drama kepemimpinan.
Lebih jauh, fokus pada personil membuat publik lupa mengkritisi transparansi anggaran. Inovasi desa yang bersifat sistemik—seperti bank sampah atau irigasi mandiri—sering kali layu sebelum berkembang karena tidak pernah direplikasi. Jurnalisme feodal tidak tertarik pada sistem, mereka hanya haus akan sosok untuk dipuji.
Lima Pilar Baru: Jurnalisme Desa yang Segar
Untuk keluar dari jebakan ini, diperlukan perombakan paradigma total melalui lima pilar jurnalisme desa yang baru:
- Fokus Isu (Issue-Centric): Bertanya tentang masalah nyata, bukan siapa yang memimpin rapat.
- Warga sebagai Subjek: Memberi ruang bagi suara warga terdampak, bukan sekadar objek foto.
- Data sebagai Tulang Punggung: Berani membedah angka penyerapan APBDes secara faktual.
- Advokasi Solutif: Berita harus memihak kepentingan publik dan mengajak warga bertindak.
- Kolaborasi Antardesa: Mengangkat keberhasilan kolektif, bukan persaingan antar-tokoh.
Transformasi Nyata: Dari Seremonial ke Substansial
Sebagai contoh, berita kerja bakti tidak lagi berjudul “Kades Pimpin Bersih Desa”. Narasi baru harus bergeser menjadi “Bahu Jalan Longsor Picu Kecelakaan, Warga Desak Audit Dana Perbaikan”. Di sini, data laporan keuangan desa disandingkan dengan fakta lapangan, sehingga warga tahu bahwa usulan perbaikan mereka sejak tahun lalu belum juga terealisasi meski anggaran tersedia.
Perubahan ini memang berisiko memicu konflik dengan perangkat desa yang terbiasa dipuji. Namun, itulah harga yang harus dibayar demi jurnalisme yang menghormati martabat desa. Tanpa keberanian untuk merombak paradigma dari “siapa yang berkuasa” menjadi “apa yang bermasalah”, pembangunan desa hanya akan menjadi deretan angka di atas kertas tanpa dampak nyata bagi kehidupan warga.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.