Koperasi Desa Jadi ‘Pangkalan’ Elpiji: Syarat KTP Kini Wajib!

Perbesar

Jakarta [DESA MERDEKA] – Distribusi energi di level akar rumput kini memasuki babak baru. PT Pertamina Patra Niaga (PPN) resmi mengaktivasi ratusan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai garda terdepan penyaluran LPG dan minyak tanah langsung ke masyarakat desa. Hingga 1 Februari 2026, tercatat sebanyak 442 KDMP telah aktif beroperasi dari ribuan pendaftar yang masuk dalam sistem.

Langkah ini diambil untuk memutus rantai distribusi yang panjang dan sering kali memicu lonjakan harga di atas ketentuan pemerintah. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan bahwa dari total tersebut, 429 koperasi berfungsi sebagai outlet LPG, sementara 13 lainnya melayani minyak tanah untuk wilayah yang belum terkonversi.

Digitalisasi Lewat KTP: Akhir Era Salah Sasaran?

Sudut pandang menarik dari kebijakan ini adalah kewajiban penggunaan KTP dalam setiap transaksi di level desa. Seluruh penjualan wajib dicatat melalui sistem Merchant Apps Pertamina (MAP). Strategi ini bukan sekadar birokrasi, melainkan upaya digitalisasi untuk memastikan subsidi energi benar-benar jatuh ke tangan masyarakat kurang mampu, bukan kalangan menengah ke atas.

“Transaksi di KDMP tetap melakukan pencatatan KTP menggunakan sistem MAP yang ada di Pertamina. Hal ini harus sesuai ketentuan,” tegas Mars Ega dalam Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (11/2).

Upaya Penyeragaman Harga Nasional

Saat ini, pemerintah tengah menggodok aturan baru untuk menyeragamkan harga LPG subsidi di seluruh Indonesia. Selama ini, harga di pelosok desa sering kali melambung jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) karena ulah spekulan. Dengan melibatkan 5.689 KDMP yang kini sedang dalam proses verifikasi bersama Kementerian Koperasi, negara mencoba “merebut” kendali harga pasar kembali ke tangan komunitas desa.

Data Aktivitas Koperasi Desa Merah Putih (Per Februari 2026):

Keterangan	Jumlah
Total KDMP Mendaftar	5.689
KDMP Berhasil Teregistrasi	2.592
KDMP Aktif Menjual LPG	429
KDMP Aktif Menjual Minyak Tanah	13

Keberadaan koperasi ini diharapkan menjadi jawaban atas dua masalah kronis: harga elpiji yang liar di tingkat pengecer dan distribusi subsidi yang sering bocor ke pihak yang tidak berhak. Dengan pengawasan berbasis KTP di tingkat koperasi desa, Pertamina optimistis kedaulatan energi masyarakat kecil dapat lebih terjamin.