Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

PEMDA · 13 Jan 2026 09:00 WIB ·

DPRD Sumbar: Anggaran Pendidikan 2026 Haram Dipangkas Demi Bencana


					DPRD Sumbar: Anggaran Pendidikan 2026 Haram Dipangkas Demi Bencana Perbesar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengambil sikap tegas untuk memproteksi sektor pendidikan dalam postur APBD 2026. Meski daerah saat ini tengah didera beban pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang menguras kantong daerah, DPRD memastikan alokasi dana pendidikan tidak akan dikurangi sepeser pun.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa rencana pergeseran anggaran untuk penanganan bencana tidak boleh menyentuh pos pendidikan. Baginya, pendidikan adalah sektor “suci” yang menjadi fondasi daya saing generasi masa depan Sumatera Barat, sehingga keberlangsungannya harus tetap terjaga tanpa gangguan kebutuhan sektor lain.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang daerah. Kami memastikan anggaran pendidikan tidak akan dikotak-katik, meskipun ada kebutuhan anggaran besar untuk pemulihan bencana,” tegas Muhidi dalam sesi wawancara di Padang, Selasa (13/1/2026).

Menyeimbangkan Pemulihan Bencana dan Investasi SDM
Sumatera Barat memang tengah dihadapkan pada tantangan berat akibat bencana hidrometeorologi yang menuntut respons cepat dan dukungan dana besar. Namun, Muhidi menilai kebijakan yang responsif terhadap bencana tidak boleh bersifat kanibal terhadap sektor prioritas lainnya.

DPRD Sumbar berkomitmen untuk mengawal ketat pembahasan APBD 2026. Setiap kebijakan pergeseran anggaran akan dievaluasi secara selektif. Logika yang dibangun adalah penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana memang mendesak, namun mengabaikan kualitas SDM hanya akan menciptakan masalah baru di masa depan.

“Penanganan bencana memang butuh dukungan besar, tapi tidak boleh mengorbankan fondasi pembangunan sumber daya manusia kita,” tambahnya.

Komitmen Kawal APBD 2026
Sikap “pasang badan” ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Provinsi agar lebih kreatif dalam mencari pos anggaran lain untuk kebutuhan darurat tanpa mengganggu hak pendidikan anak bangsa. Muhidi mengingatkan bahwa menjaga keberlangsungan pendidikan sama artinya dengan menjaga wajah Sumatera Barat di masa depan.

Dengan komitmen ini, diharapkan program-program strategis pendidikan seperti beasiswa, pemeliharaan fasilitas sekolah, dan peningkatan mutu guru tetap berjalan sesuai rencana awal, terlepas dari tekanan fiskal akibat bencana yang melanda wilayah Ranah Minang.

Informasi SEO
Frasa Kunci Utama:  2026

 

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

DPRD Sumbar Kebut Perubahan Aturan Pajak Daerah, Kinerja APBD 2025 Dinilai Menggembirakan

19 Juni 2026 - 09:22 WIB

Penguatan BPBD: Perisai Baru Ketangguhan Nagari di Sumbar

18 Juni 2026 - 18:05 WIB

Data Akurat, Kunci Sukses Pembangunan Desa di TTU

18 Juni 2026 - 03:29 WIB

Jual Beli Jabatan: Skandal Puskesmas Guncang Birokrasi Simalungun

17 Juni 2026 - 17:04 WIB

BPKP Apresiasi Tata Kelola Keuangan Desa di Singosari

15 Juni 2026 - 15:08 WIB

Pilkades Serentak Pemalang: Menguji Integritas Demokrasi di Desa

15 Juni 2026 - 10:48 WIB

Trending di PEMDA