Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumbar tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisik semata. Dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Istana Gubernur, Senin malam (5/1/2026), Muhidi mendesak pemerintah daerah untuk mengintegrasikan aspek ekonomi masyarakat ke dalam rencana rehabilitasi.
DPRD Sumbar secara resmi menyatakan kesiapan untuk melakukan pergeseran anggaran guna mempercepat proses ini. Muhidi mengingatkan bahwa pemilihan lokasi hunian tetap (huntap) harus strategis; tidak hanya aman dari zona rawan, tetapi juga harus menjamin kemudahan akses warga dalam mencari nafkah.
“Jangan sampai hunian baru justru memutus rantai ekonomi masyarakat. Pembangunan harus matang agar warga tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah,” tegas Muhidi.
Padat Karya: Solusi Jelang Ramadan
Menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri, Muhidi mengusulkan pendekatan out of the box melalui skema stimulasi ekonomi berbasis partisipasi. Ia menyarankan agar masyarakat terdampak dilibatkan langsung dalam proyek perbaikan infrastruktur dengan sistem upah (padat karya). Langkah ini dinilai efektif agar dapur warga tetap mengepul di tengah masa sulit pemulihan.
Dukungan legislatif ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari validasi data, perencanaan matang, hingga pengawasan ketat di lapangan. DPRD Sumbar berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran dialokasikan secara tepat sasaran.
Sinergi Cepat di Tengah Darurat
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi respons kilat seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Meski koordinasi dilakukan dalam waktu singkat, kehadiran perwakilan kementerian, lembaga, hingga bupati dan wali kota tetap maksimal.
“Ini adalah bukti komitmen bersama. Meskipun undangan mendadak, tingginya kehadiran menunjukkan bahwa penanganan pascabencana adalah prioritas utama kita saat ini,” ujar Mahyeldi.
Pertemuan strategis ini melibatkan lintas instansi, mulai dari BMKG, PLN, Bappenas, hingga jajaran balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Sinergi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit, sehingga infrastruktur vital dan hunian warga dapat segera pulih sebelum memasuki hari besar keagamaan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.