Dana Desa Bangka Barat Dipangkas Rp8 Miliar, Kades 'Tercekik'

Dana Desa Bangka Barat Dipangkas Rp8 Miliar, Kades ‘Tercekik’

Anggaran Dana Desa Bangka Barat Turun Drastis, Kades Minta Peninjauan Ulang

Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung [DESA MERDEKA] – Anggaran dana desa (Dandes) untuk Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan signifikan pada Tahun Anggaran 2026, yakni dari Rp56 miliar menjadi Rp48 miliar, atau berkurang sekitar Rp8 miliar. Kabar pemangkasan ini disampaikan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospemdes) Bangka Barat, Achmad Nursyandi, pada Selasa (18/11).

Achmad Nursyandi menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan para kepala desa (kades) terkait kebijakan ini. Rata-rata, setiap desa di Bangka Barat diperkirakan mengalami pengurangan anggaran hingga hampir Rp100 juta dalam penyusunan kegiatan. Penurunan ini jelas memengaruhi optimalisasi rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Minta Kades Optimalisasi Pendapatan Desa Non-Pemerintah
Merespons pengurangan dana transfer dari pusat ini, Achmad Nursyandi meminta para kades untuk berupaya mengoptimalkan sumber daya lain yang bersifat resmi guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu cara yang disarankan adalah melalui dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Dengan dukungan dana alternatif tersebut, perekonomian desa diharapkan dapat tetap berjalan maksimal.

Achmad Nursyandi juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sumber PADes. Meskipun nominalnya diakui belum maksimal, Dinsospemdes berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan agar BUMDes dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan desa.

Mengenai realisasi anggaran tahun berjalan, Dinsospemdes mencatat penyerapan dana desa di Bangka Barat hingga saat ini telah mencapai Rp42 miliar dari total Rp56 miliar, atau sekitar 75 persen. Proses pencairan tahap berikutnya sedang berlangsung dan telah diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Wilayah Babel.

“Kami perkirakan target realisasi harus 100 persen karena anggaran ini sangat dibutuhkan desa untuk mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya. Achmad Nursyandi memastikan penyerapan anggaran sejauh ini sudah cukup maksimal, namun monitoring dan evaluasi tetap dilakukan agar penggunaan dana desa tetap sesuai ketentuan.

APDESI Merasa ‘Tercekik’ dan Harap Pembatalan Pemangkasan
Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bangka Barat, Doni, menyampaikan kekecewaan mendalam atas pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak langsung pada anggaran desa. Menurutnya, desa merupakan tonggak penting pembangunan nasional, dan dengan pemotongan anggaran ini, 60 desa di Bangka Barat merasa ‘tercekik’ dan kesulitan dalam merealisasikan program pembangunan, termasuk mewujudkan Asta Cita Presiden.

Doni menambahkan, Apdesi Bangka Barat bersama rekan-rekan dari Abpednas dan didampingi Komisi I DPRD Bangka Barat telah mengambil langkah cepat. Mereka berharap pengurangan TKD ini dapat ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk memperkuat aspirasi ini, mereka juga mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat, untuk bersama-sama menyampaikan keberatan tersebut ke Kementerian Keuangan.