Jakarta [DESA MERDEKA] – Pemerintah secara tegas mewajibkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai syarat mutlak pencairan dana desa tahap kedua di tahun 2025. Kebijakan ini menjadi perhatian serius, terutama bagi 5.043 desa dan kelurahan yang hingga saat ini belum membentuk koperasi tersebut. Apabila tidak segera memenuhi persyaratan ini, ribuan desa tersebut terancam tidak dapat mencairkan dana desa yang krusial untuk pembangunan di wilayah mereka.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggarisbawahi bahwa program Kopdeskel Merah Putih ini bukan sekadar anjuran, melainkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan menjadi syarat mutlak pencairan dana desa tahap dua. Wakil Sekretaris Jenderal APDESI, Obar, menegaskan hal ini dalam forum Diseminasi Riset yang digelar oleh Celios pada Rabu (4/6/2025).
“Yang paling utama harus segera membentuk koperasi karena yang menjadi syarat utama pencairan dana desa tahap dua harus punya, terbentuknya Koperasi Merah Putih. Kalau seandainya tidak, maka sampai kapan pun dana desanya tidak akan dicairkan,” tegas Obar. Ia menambahkan bahwa pemberitahuan mengenai kewajiban ini telah disampaikan kepada desa-desa melalui pemerintah daerah masing-masing. “Gubernur-Bupati sudah bikin surat apabila ingin mencairkan dana desa tahap dua, kita harus segera membentuk Koperasi Merah Putih,” ucap Obar, menjelaskan adanya komunikasi formal yang sudah berjalan.
Obar, yang juga menjabat Kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat, menjelaskan bahwa pencairan dana desa tahun ini dibagi dalam dua tahap. Perbedaan besaran dan waktu pencairan tergantung pada kategori desa: desa tertinggal, berkembang, maju, atau mandiri. Desa mandiri mendapatkan 60% dana pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua, sementara desa lainnya (berkembang, maju, dan tertinggal) mendapat 40% di tahap pertama dan 60% di tahap kedua. Skema ini menyesuaikan dengan klasifikasi desa untuk memastikan distribusi dana dilakukan secara adil dan terencana.
Jumlah dana desa yang diterima setiap desa pun bervariasi, tergantung pada status dan lokasi desa. “Ada desa yang mendapatkan paling sedikit itu, dana desa itu di angka Rp800 juta. Ada juga di Indonesia hari ini yang sudah mendapat Rp3 miliar. Kalau untuk saya di Jawa Barat, paling sedikit di angka Rp1,2 miliar,” lanjut Obar.
Hingga Rabu (4/6/2025) pukul 16.18 WIB, tercatat sebanyak 78.719 desa dan kelurahan telah membentuk Kopdeskel Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. Angka ini menunjukkan mayoritas desa telah mengikuti program ini, namun masih ada ribuan desa yang belum mengambil langkah serupa. Dari target total 83.762 desa dan kelurahan yang harus bergabung, serta 83.199 desa/kelurahan yang sudah tersosialisasi, masih ada 5.043 desa dan kelurahan yang belum membentuk Koperasi Merah Putih.
Situasi ini menjadi tantangan serius. Pembentukan koperasi bukan hanya syarat administratif, melainkan juga sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penguatan ekonomi desa melalui koperasi. Ini adalah strategi pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Bagi pemerintah desa, pembentukan koperasi ini menjadi agenda mendesak. Tanpa realisasi koperasi, desa tidak bisa menjalankan program pembangunan yang telah dirancang, dan dana desa yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan lokal tidak akan cair. Pemerintah desa didesak untuk segera mengambil tindakan agar dana desa dapat disalurkan dan pembangunan di tingkat desa dapat terus berjalan.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.