Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

EKBIS · 9 Mei 2025 14:58 WIB ·

Kebijakan Pemprov Sumbar Jadi Kunci Sukses Bank Syariah?


					<em>Gubernur Sumatera Barat menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dalam mendukung Bank Nagari Syariah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor keuangan syariah di Sumatera Barat.</em> Perbesar

Gubernur Sumatera Barat menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dalam mendukung Bank Nagari Syariah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor keuangan syariah di Sumatera Barat.

Padang [DESA MERDEKA] Langkah strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah membuahkan hasil yang signifikan. Salah satu kebijakan kunci yang terbukti ampuh adalah pengalihan rekening gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kas daerah ke Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari. Kebijakan ini menjadi katalisator utama dalam pertumbuhan aset dan dana masyarakat Bank Nagari Syariah secara eksponensial.

Sebelum adanya kebijakan ini, kontribusi aset Bank Nagari Syariah terhadap induknya hanya berkisar 9% hingga 10% (periode 2019-2022). Namun, setelah implementasi kebijakan tersebut, pada tahun 2024, kontribusi aset Bank Nagari Syariah melonjak tajam menjadi 18,52%. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara seluruh UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.

Efek domino dari kebijakan ini juga terlihat pada peningkatan pangsa pasar Bank Nagari Syariah terhadap total perbankan syariah di Sumatera Barat. Dengan dukungan dana ASN dan kas daerah, Bank Nagari Syariah berhasil menguasai sebagian besar pasar aset, pembiayaan, dan penghimpunan dana masyarakat syariah di provinsi tersebut.

Gubernur Sumatera Barat berharap, keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi para pengambil kebijakan lainnya di Sumatera Barat, termasuk bupati/walikota, lembaga vertikal, perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan. “Tidak semua orang mendapatkan amanah menjadi pemimpin, maka saat memimpin lakukan perubahan, buat kebijakan, dan ambil keputusan,” tegas Gubernur, menekankan pentingnya keteladanan pemimpin dalam mendorong ekonomi syariah. Langkah nyata Pemprov Sumbar ini diharapkan dapat menginspirasi implementasi ekonomi syariah yang lebih luas di berbagai sektor di Ranah Minang. ( H)

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Tenaga Muda Profesional Siap Sulap BUMDes Jadi Korporasi Desa

2 Mei 2026 - 11:32 WIB

Rapat Via Zoom Bersama Bakrie Center Foundation (BCF), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDT), serta Forum BUMDes Indonesia (FBI)

Dialog Sawit: Cara Sumbar Hindari Gesekan Pajak Air Permukaan

11 April 2026 - 12:27 WIB

Pajak Air Sawit: Antara Keuntungan Perusahaan dan Hak Desa

11 April 2026 - 12:08 WIB

UMKM Sundawenang Naik Kelas: Strategi Digital di Balai Desa

11 April 2026 - 02:09 WIB

Jangan Tunggu Viral: Merek Adalah Perisai UMKM Desa

7 April 2026 - 20:16 WIB

Menenun Identitas Ranah Minang Melalui Proteksi Kekayaan Intelektual

6 April 2026 - 16:41 WIB

Trending di EKBIS