Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

KORUPSI · 12 Apr 2025 08:33 WIB ·

Warga Kertasari Resah: ‘Swadaya’ Berujung Pungutan Liar?


					Warga Kertasari Resah: ‘Swadaya’ Berujung Pungutan Liar? Perbesar

Kertasari, Bekasi [DESA MERDEKA] – Gelombang kekecewaan kini melanda puluhan warga Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka merasa gerah dengan kepemimpinan Lurah Putre Adi Wibowo, S.STP, yang diduga kuat telah “menginstruksikan” para ketua RT dan RW di Dusun 2 untuk mengumpulkan sejumlah uang dari warga dengan dalih ‘swadaya masyarakat’. Namun, bagi sebagian warga, ini terasa lebih seperti “uang kaget” yang memberatkan.

Seorang warga dengan inisial N, yang memilih menyembunyikan identitasnya, mengungkapkan betapa permintaan dana ini menggerogoti kondisi ekonomi mereka yang pas-pasan. Ironisnya, permintaan tersebut datang tanpa penjelasan yang memadai mengenai alokasi dana tersebut. “Kami diminta setor sejumlah uang, tapi tidak ada kejelasan ini untuk apa. Ini bukan lagi sukarela, tapi seperti ‘harus’ dan bikin kami bingung,” keluhnya dengan nada getir.

Obrolan di kalangan warga pun ramai. Beberapa di antaranya mengaku waswas jika menolak permintaan setoran ini. Kabarnya, ada “bisikan-bisikan” bahwa warga yang tidak patuh bisa saja masuk daftar kurang baik, yang berpotensi mempersulit akses mereka ke bantuan atau layanan publik lainnya. “Kami jadi khawatir kalau tidak ikut setor, nanti susah kalau butuh bantuan atau urusan di kelurahan,” celetuk warga lain yang juga enggan namanya disebut.

Mendengar keluhan yang kian meluas ini, Ketua Apresi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, Ahmad Syaripudin, ikut angkat bicara. Ia menyayangkan dugaan praktik “swadaya” yang terasa seperti pungutan liar ini dan mendesak agar segera dihentikan. “Seharusnya pemerintah di tingkat kelurahan itu melayani dan melindungi warganya, bukan malah menambah beban dengan permintaan-permintaan yang tidak jelas,” ujarnya dengan nada prihatin.

Kini, suasana di Kelurahan Kertasari jadi kurang nyaman. Warga ramai-ramai ingin mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan dari pihak kelurahan terkait dugaan “uang swadaya” yang terasa janggal ini. Mereka juga berharap pemerintah kecamatan bisa turun tangan dan mencari tahu kebenaran yang sebenarnya.

Sayangnya, hingga kabar ini ditayangkan, belum ada “sepatah kata” pun dari pihak Kelurahan Kertasari untuk menanggapi keluhan warganya. Sikap diam ini justru membuat suasana semakin keruh dan kepercayaan warga semakin menipis. Harapan warga sederhana: suara mereka didengar dan ada tindakan nyata yang adil dan transparan untuk menyelesaikan masalah ini.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 115 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Gugatan Praperadilan: Sengketa Hukum di Proyek RSU Nias

7 April 2026 - 16:40 WIB

Lawan Korupsi Bansos Lewat Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi

3 April 2026 - 09:24 WIB

Maraton Klarifikasi: 15 Legislator Pangkalpinang Masuk Pusaran Kasus Perdin

1 April 2026 - 14:29 WIB

Warga Jadi Korban Sengketa Dana Desa Boen dan Nanebot

26 Februari 2026 - 09:10 WIB

Rangkap Jabatan Ilegal, Pendamping Desa di Probolinggo Ditahan Kejaksaan

13 Februari 2026 - 13:37 WIB

Migrain Bendahara Tunda BLT, 35 Warga Lakekun Barat Telantar

9 Februari 2026 - 19:05 WIB

Trending di KORUPSI