Jakarta [DESA MERDEKA] – Akses internet bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan oksigen bagi pertumbuhan ekonomi desa. Menyadari hal tersebut, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan langkah jemput bola ke Jakarta demi menghapus titik buta komunikasi (blank spot) di wilayahnya.
Dalam misi “merdeka sinyal” ini, Annisa menggandeng Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, untuk melobi langsung Direktur Utama Telkomsel, Nugroho. Pertemuan strategis yang berlangsung pada Jumat (14/3/2025) ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di delapan nagari yang tersebar di Kecamatan Asam Jujuhan dan Sembilan Koto.
Menembus Isolasi Digital di Pelosok Nagari
Langkah Bupati Annisa ini terbilang progresif karena langsung menyasar akar masalah ketimpangan informasi di daerah perbatasan. Baginya, pembangunan infrastruktur fisik harus berjalan beriringan dengan infrastruktur digital agar masyarakat desa bisa bersaing di era ekonomi kreatif.
“Terima kasih Bang Andre telah memfasilitasi pertemuan ini. Masyarakat Asam Jujuhan dan Sembilan Koto menaruh harapan besar agar pembangunan BTS ini segera terealisasi,” ujar Annisa dengan optimis.
Ia menekankan bahwa keberadaan sinyal yang kuat akan menjadi katalisator bagi berbagai sektor, mulai dari sistem pemerintahan nagari berbasis digital, pemasaran produk UMKM lokal, hingga akses pendidikan daring yang lebih stabil bagi pelajar di pelosok Dharmasraya.
Respons Cepat Telkomsel: Sinyal Hadir di Wilayah Prioritas
Gayung bersambut, Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, memberikan komitmen penuh terhadap usulan tersebut. Telkomsel akan segera memetakan koordinat prioritas di delapan nagari tersebut agar kehadiran sinyal bisa dirasakan masyarakat dalam waktu dekat.
“Kami akan berupaya maksimal agar sinyal Telkomsel segera hadir di wilayah Ibu Bupati,” tegas Nugroho dalam pertemuan tersebut.
Pembangunan BTS di wilayah Asam Jujuhan dan Sembilan Koto ini diprediksi akan menjadi game changer bagi layanan publik di Dharmasraya. Dengan konektivitas yang lancar, layanan kesehatan dan administrasi kependudukan di tingkat nagari dapat terintegrasi secara real-time, memangkas birokrasi yang selama ini terkendala jarak dan sulitnya komunikasi.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten, DPR RI, dan penyedia layanan telekomunikasi ini membuktikan bahwa diplomasi pembangunan yang tepat sasaran adalah kunci utama dalam mempercepat kemajuan daerah di luar Jawa.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.