Banjarmasin, Kalimantan Selatan [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tancap gas mengejar status kemandirian desa secara total pada 2026. Hingga awal 2025, tercatat 808 desa telah menyandang status Mandiri dan 844 desa berstatus Maju. Dengan akumulasi mencapai 88 persen, fokus pembangunan kini dialihkan untuk mengangkat sisa desa yang masih berada di kategori Berkembang agar naik kelas.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah, menegaskan strategi tahun depan berfokus pada penguatan swasembada pangan. “Kami berkomitmen memastikan setiap desa berkontribusi pada ketahanan pangan nasional melalui alokasi minimal 20 persen dana desa,” ujar Faried di Banjarmasin.
Kecepatan Dana Desa Jadi Kunci
Selain peningkatan status IDM, Kalsel memberikan perhatian khusus pada efektivitas anggaran. Kecepatan penyaluran dana desa menjadi indikator keberhasilan birokrasi, di mana Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Banjar, dan Barito Kuala (Batola) meraih penghargaan sebagai daerah tercepat dalam proses ini.
Kecepatan anggaran diharapkan berbanding lurus dengan pembangunan fisik di lapangan. DPMD Kalsel terus memantau hambatan teknis agar dana tersebut efektif membiayai pengembangan kawasan perdesaan, terutama untuk sektor ketahanan bencana dan penguatan ekonomi lingkungan.
Desa Sebagai Subjek Mandiri
Langkah strategis ini selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Kalsel, H. Muhidin. Melalui Forum Perangkat Daerah, dirancang peta jalan agar desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek mandiri yang tahan terhadap guncangan ekonomi maupun bencana alam.
“Pendekatan kami adalah peningkatan akumulatif. Desa tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga harus kuat secara lingkungan dan administratif,” pungkas Faried. Pemantauan ketat di lapangan menjadi kunci agar amanah swasembada pangan dari desa dapat terlaksana tanpa kendala berarti.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.