Lingga, Kepulauan Riau [DESA MERDEKA] – Desa Pasir Panjang di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, kini tengah menjadi sorotan. Terletak di wilayah kepulauan yang secara geografis mengandalkan akses perairan, ketenangan desa ini terusik oleh riuhnya polemik penggunaan Dana Desa. Warga dilaporkan mulai menyuarakan kegelisahan mereka kepada media dan lembaga swadaya masyarakat, menuntut kejelasan atas pengelolaan keuangan yang selama ini dinilai kurang transparan.
Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kepulauan Riau, Fauzan, menilai situasi ini harus segera didinginkan. Baginya, pembiaran hanya akan merusak kondusivitas desa yang merupakan aset utama pembangunan. Fauzan menghimbau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasir Panjang untuk segera mengambil langkah mediasi dengan memanggil Kepala Desa beserta perwakilan warga. “Jika perlu, hadirkan Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum agar semuanya terang benderang,” tegas Fauzan.
Di sisi lain, Kepala Desa Pasir Panjang, Firman, memiliki perspektif berbeda. Ia mengeklaim telah berupaya melakukan pemaparan Rencana Anggaran Belanja (RAB), namun menemui jalan buntu. “Kami sudah berencana membuka data belanja, namun warga menolak karena alasan waktu. Saya khawatir data tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Firman.
Bagi warga maupun pemerintah desa, transparansi Dana Desa adalah ruh dari kepercayaan publik. Tanpa komunikasi yang baik, anggaran yang digelontorkan negara berisiko sia-sia. Peran AKPERSI di sini pun krusial, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga penjaga etika jurnalistik agar isu ini tidak menjadi komoditas liar bagi pihak yang ingin mencari keuntungan di tengah polemik.
Kabupaten Lingga, yang secara administratif terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, memerlukan stabilitas desa untuk menjamin distribusi pembangunan yang merata. Polemik ini adalah pengingat bagi setiap kepala desa di Kepulauan Riau bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi sosial agar roda pembangunan desa tidak macet di tengah jalan. Masyarakat kini menunggu langkah konkret BPD untuk duduk bersama, mengakhiri kebuntuan, dan kembali fokus pada pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi semua warga.
misru Ariyanto jurnalis desamerdeka, saat ini menjabat sekretaris parade Nusantara DPD kabupaten Bekasi
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.