Jakarta [DESA MERDEKA] – Tantangan berat menyelimuti tata kelola keuangan Sumatera Barat di tahun transisi 2025. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mendorong penguatan pengawasan anggaran menyusul hantaman bencana hidrometeorologi yang melanda 793 nagari, desa, dan kelurahan di 16 kabupaten/kota. Kerusakan infrastruktur ekonomi di tingkat desa ini disinyalir menjadi pemicu melambatnya pertumbuhan ekonomi dari 4,36 persen menjadi 3,37 persen.
Dalam entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bersama BPK RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026), Muhidi menegaskan bahwa transparansi adalah kunci agar anggaran tepat sasaran, terutama di tengah tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi pusat.
Ancaman Fiskal dan Pemulihan Infrastruktur Desa
Pemerintah daerah kini menghadapi “badai” ganda: kerusakan fisik pascabencana dan pengurangan transfer dana ke daerah pada APBD 2026. Menurut Muhidi, pemeriksaan BPK harus menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi pemulihan sarana sosial-ekonomi di nagari-nagari yang terdampak longsor dan banjir bandang.
“Kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD,” ujar Muhidi. Fokus utama adalah memastikan belanja daerah tidak hanya efisien secara administratif, tetapi efektif dalam membangun kembali desa yang lumpuh akibat bencana.
Sisi Terang: Angka Kemiskinan Tetap Melandai
Meski pertumbuhan ekonomi melambat akibat kerusakan infrastruktur, Sumbar mencatat capaian positif pada indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,31 persen, sementara pengangguran terbuka turun ke angka 5,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan di tingkat desa masih berjalan cukup tangguh di tengah krisis.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK secara serius. Baginya, pengelolaan keuangan yang bersih adalah fondasi utama untuk memperkuat kembali tata kelola daerah yang bertanggung jawab kepada publik, terutama bagi masyarakat di pelosok nagari yang paling merasakan dampak bencana.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.