65 Desa di Bojonegoro Belum Nikmati Layanan Adminduk Tingkat Desa, Kenapa?

Bojonegoro [DESA MERDEKA] – Program pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) tingkat desa di Bojonegoro terus digencarkan. Namun, hingga kini masih ada 65 desa yang belum bisa memberikan layanan tersebut kepada warganya.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bojonegoro, Yayan Rohman, kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam mengoperasikan sistem pelayanan adminduk berbasis digital. “Tidak semua desa memiliki perangkat desa yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem ini,” ujarnya.

Apa Saja yang Bisa Diurus di Tingkat Desa?

Saat ini, layanan adminduk tingkat desa yang sudah berjalan meliputi pengurusan akta kelahiran, kematian, kartu keluarga (KK), dan pindah domisili. Namun, untuk pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu identitas anak (KIA), masyarakat masih harus mengurus ke kecamatan.

Upaya Pemerintah untuk Mempercepat Pelayanan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya untuk mempercepat pelaksanaan layanan adminduk di tingkat desa. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

Pelatihan: Melaksanakan pelatihan bagi perangkat desa agar memiliki kompetensi dalam mengoperasikan sistem pelayanan adminduk.
Sinergi dengan pihak terkait: Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan dan swasta, untuk mendukung pengembangan kapasitas SDM di desa.
Penyederhanaan prosedur: Melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan pelayanan adminduk tingkat desa yang optimal, antara lain:

Keterbatasan anggaran: Anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam menyediakan perangkat keras dan lunak yang memadai.
Infrastruktur yang belum memadai: Keterbatasan akses internet di beberapa daerah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan adminduk berbasis digital.
Perubahan regulasi: Perubahan regulasi yang cepat juga dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelayanan adminduk.

Diharapkan dengan terus dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM dan penyempurnaan sistem, seluruh desa di Bojonegoro dapat segera memberikan layanan adminduk tingkat desa kepada warganya. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengakses layanan publik yang lebih cepat dan mudah.