Rejang Lebong, Bengkulu [DESA MERDEKA] – Selama ini, banyak warga yang mengeluh harus menempuh jarak jauh ke kantor Dinas Sosial hanya untuk mengecek status bantuan. Namun, sebuah perubahan besar baru saja dimulai di Rejang Lebong. Keadilan penyaluran bantuan sosial kini tidak lagi ditentukan dari balik meja birokrasi kabupaten, melainkan berada di tangan 156 operator desa yang baru saja dibekali keahlian khusus.
Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong resmi menyiagakan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di setiap desa dan kelurahan. Kehadiran mereka bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menjadi “ujung tombak” yang menentukan siapa yang layak ditolong dan siapa yang harus dicoret dari daftar penerima.
Desentralisasi Data: Bansos Lebih Presisi
Kepala Dinas Sosial Rejang Lebong, Anes Rahman, menegaskan bahwa melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Kamis (24/8/2023), para operator ini kini memegang kunci validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Strategi ini diambil untuk memutus rantai birokrasi yang panjang dan sering kali tidak akurat.
“Kini, warga tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Kantor Dinas Sosial. Cukup datangi operator di desa masing-masing untuk mengecek nama atau mengusulkan diri,” ujar Anes Rahman.
Sudut pandang ini menarik karena menggeser beban verifikasi langsung ke titik terdekat dengan masyarakat. Operator SIKS-NG bertugas melakukan verifikasi faktual: melihat langsung siapa yang rentan dan benar-benar miskin. Hal ini diharapkan mampu menghapus fenomena bantuan “salah sasaran” yang sering memicu kecemburuan sosial.
Memutus Stigma Bansos Tidak Tepat Sasaran
Senada dengan hal tersebut, Asisten I Pemkab Rejang Lebong, Pranoto Majid, mengingatkan bahwa integritas operator adalah taruhannya. Aplikasi SIKS-NG yang bersifat nasional mewajibkan setiap usulan didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. 156 orang terpilih dari 15 kecamatan ini diharapkan bisa menjadi filter yang jujur.
Operator desa kini berfungsi layaknya detektif data. Mereka memiliki otoritas untuk mengusulkan warga baru yang jatuh miskin atau menghapus penerima lama yang ekonominya sudah membaik. Dengan adanya sistem digital yang dikelola oleh orang yang melihat langsung kondisi warga setiap hari, celah manipulasi data dapat dipersempit.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong optimis bahwa anggaran bantuan pemerintah akan mendarat di tangan yang tepat. Integrasi antara teknologi SIKS-NG dan kearifan lokal petugas desa menjadi solusi modern untuk masalah klasik kemiskinan di daerah.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.