Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Harapan warga desa untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan aman kini berada di pundak delapan pejabat administrator baru. Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi, resmi melantik para pejabat tersebut di Auditorium Gubernuran pada Rabu (22/4/2026). Pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat hingga pelosok.
Pejabat yang dilantik mengemban tanggung jawab besar, termasuk dalam urusan fasilitasi pendaftaran penduduk dan penanganan konflik. Jabatan ini bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah untuk memastikan hak-hak sipil warga desa terpenuhi dan stabilitas wilayah tetap terjaga demi kelancaran pembangunan daerah.
Sentuhan Profesional untuk Penduduk Pelosok
Salah satu poin krusial dalam pelantikan ini adalah pengisian posisi Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kini dijabat oleh Syahlaluddin. Bagi masyarakat desa, kelancaran administrasi kependudukan adalah “nyawa” untuk mengakses berbagai bantuan pemerintah dan layanan kesehatan.
Selain itu, penguatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui penempatan Adek Putra dan Aschari Cahyaditama menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Sumbar ingin menjamin keamanan sosiopolitik di tingkat akar rumput. Penanganan konflik yang responsif akan memastikan dinamika di desa tidak menjadi penghalang bagi masuknya program-program pemberdayaan ekonomi.
Integritas Sebagai Napas Pelayanan Publik
Arry Yuswandi menekankan bahwa setiap jabatan adalah mandat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Para pejabat diharapkan mampu membangun koordinasi yang lebih solid dan menjaga disiplin tinggi dalam mencapai target pembangunan. Integritas dan profesionalisme menjadi harga mati agar setiap kebijakan pimpinan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Daftar pejabat yang dilantik juga mencakup penguatan manajemen di RSUD Prof. M. Yamin serta pimpinan di Badan Penghubung. Dengan penyegaran organisasi ini, Pemprov Sumbar berupaya menghadirkan birokrasi yang lebih segar, lincah, dan peduli terhadap kebutuhan riil masyarakat di daerah.

















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.