Tulungagung, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Panggung politik Tulungagung memanas setelah Wakil Bupati (Wabup) Ahmad Baharudin secara terbuka menunjukkan perlawanan terhadap gaya kepemimpinan Bupati Gatut Sunu Wibowo. Absennya Baharudin dalam pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (7/1/2026), menjadi “gong” pecahnya kemitraan di pucuk pimpinan daerah tersebut.
Alih-alih beralasan sibuk, Baharudin justru membongkar tabir kegagalan tata kelola pemerintahan. Ia merasa hak konstitusionalnya sebagai pemenang Pilkada dikebiri dan hanya dijadikan sebagai “pajangan” atau ban serep tanpa fungsi kontrol yang berarti.
Empat Dosa Manajemen Birokrasi
Ketidakhadiran Wabup dalam prosesi sakral pelantikan ASN tertinggi ini dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap empat aspek krusial:
- Manajemen Birokrasi: Keputusan rotasi dan mutasi pejabat yang dinilai sepihak.
- Budgeting: Tertutupnya ruang diskusi dalam penyusunan prioritas anggaran daerah.
- Pengelolaan SDM: Penempatan aparatur yang mengabaikan koordinasi dua arah.
- Kebijakan Umum: Tidak adanya penghargaan terhadap masukan strategis Wakil Bupati.
“Bagaimana saya bisa bertanggung jawab kepada masyarakat jika dalam proses manajemen birokrasi hingga penataan SDM saja saya tidak pernah dilibatkan?” ujar Baharudin melalui saluran seluler. Ia juga mengkritik keras pelengseran Sekda definitif yang diganti oleh Penjabat Sekda sebagai langkah yang janggal secara tatanan pemerintahan.
Sindiran “Sistem Kerajaan” di Era Modern
Sudut pandang menarik muncul saat Baharudin mengingatkan bahwa Tulungagung dikelola dengan sistem demokrasi hasil mandat rakyat, bukan sistem kerajaan. Resistensi ini muncul karena ia menilai mekanisme checks and balances di internal eksekutif telah mati.
Tokoh masyarakat setempat, Siswanto, menilai fenomena ini sebagai sinyal bahaya bagi birokrasi. Jika ego sektoral ini terus berlanjut, loyalitas ASN akan terbelah dan pelayanan publik terancam stagnan. Siswanto menekankan bahwa pelantikan Pj Sekda yang seharusnya menjadi momentum penguat birokrasi, justru berubah menjadi panggung penegasan keretakan kekuasaan.
Kini, publik Tulungagung menanti apakah Bupati Gatut Sunu akan membuka ruang dialog, atau justru terus menjalankan roda pemerintahan dengan dominasi tunggal yang memicu kegaduhan politik lebih lanjut.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.