Betun, Malaka, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Riuh rendah tepuk tangan membahana di dalam Aula Hotel Nusa Dua Betun. Suasana Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Malaka pada Sabtu (25/7/2026) tidak sekadar menjadi ajang penyegaran organisasi. Forum internal moncong putih ini mendadak berubah menjadi panggung peluncuran sinyal politik yang mengejutkan menuju arena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Malaka 2030.
Sinyal kuat itu ditiupkan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Andreas Hugo Parera. Tanpa ragu, tokoh senior partai ini secara terbuka mendorong Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malaka, Ronaldo Asury, untuk bersiap merebut kursi nomor satu di bumi Malaka.
Di mata Andreas, Ronaldo bukan sekadar pemimpin administratif. Ia melihat sosok kader muda yang memiliki denyut nadi kepedulian tebal terhadap kaum marhaen dan masyarakat kecil di pelosok desa. Ide-ide segar Ronaldo dalam memajukan potensi lokal lewat sektor pertanian dan peternakan dinilai menjadi modal krusial.
“Saya bicara dengan Ketua DPC kita, dia banyak ide dan gagasan untuk mencari solusi bagi Malaka ini. Soal pertanian, soal peternakan. Maka saya bilang, ke depan kau maju jadi bupati sehingga bisa berbuat lebih untuk Malaka. Ketika berada dalam kekuasaan, kau bisa berbuat nyata untuk rakyat,” tegas Andreas secara gamblang.
Jeritan Fiskal Daerah dan Efisiensi Pusat
Di balik optimisme politik tersebut, Musancab ini juga menjadi mimbar kritik tajam terhadap kondisi keuangan daerah. Andreas Hugo Parera menyoroti ruang fiskal pemerintah daerah yang kian terjepit dan megap-megap akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Sorotan tajam diarahkan pada pengalihan anggaran besar-besaran untuk mendanai program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Imbasnya, porsi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur lokal, sektor pendidikan, hingga program pelayanan publik di daerah terpaksa dikorbankan.
“Anggaran banyak dialihkan ke Makan Bergizi Gratis. Langkah kita ke depan adalah apakah mengefisiensikan MBG untuk memberikan porsi lebih besar bagi pendidikan, ataukah kita terus berjalan dengan pola MBG ini?” cecar Andreas.
Dampak domino dari efisiensi ini langsung memukul Transfer ke Daerah (TKD). Oleh karena itu, Andreas meminta seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan di semua tingkatan untuk terus memasang nalar kritis. Mereka wajib mengawal kebijakan agar kepentingan mendasar masyarakat bawah tidak tergilas program seremonial.
Gugatan Atas Hak Hakiki Desa
Kritik tak kalah pedas diletupkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, Yunus Takandewa. Dengan nada masygul, Yunus menggugat kebijakan pemangkasan anggaran yang berlindung di balik jargon efisiensi. Di tingkat Provinsi NTT saja, dana segar sekitar Rp300 miliar lebih menguap akibat pemotongan ini.
“Apa itu rasa keadilan? Jangan dipotong dan dipangkas atas nama efisiensi. Uang Rp300 miliar lebih itu semestinya bisa kita pakai untuk membangun jalan dan jembatan yang rusak, tapi sekarang tidak bisa,” ujar Yunus dengan nada tinggi.
Yunus juga mengingatkan bahwa penganggaran daerah dan dana desa bukanlah hadiah atau belas kasihan dari pusat. Semuanya merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Desa. Pemotongan anggaran desa secara mendadak jelas memukul mundur kemampuan desa dalam melakukan pembangunan mandiri.
Mesin Partai Jadi Prioritas Utama
Mendapat sokongan penuh dan mandat politik untuk bertarung di Pilkada Malaka 2030, Ronaldo Asury memilih tetap membumi. Kader muda potensial ini tidak ingin terburu-buru larut dalam euforia pencalonan.
Bagi Ronaldo, fokus utamanya saat ini adalah merapatkan barisan dan memastikan seluruh mesin partai di tingkat DPC, PAC, hingga ranting di akar rumput dalam kondisi solid dan prima. Penguatan internal organisasi menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke pertempuran yang lebih besar.
“Yang pastinya dalam internal kami, pengurus harus sejahtera dulu,” pungkas Ronaldo singkat namun penuh makna.
Musancab se-Kabupaten Malaka kali ini akhirnya tidak hanya mengukuhkan kepengurusan baru. Ia menjelma menjadi sebuah maklumat politik: peringatan dini bagi para kompetitor menuju tahun 2030, sekaligus suara lantang dari daerah yang menuntut keadilan anggaran demi kesejahteraan masyarakat desa.
Desa Membangun Negeri
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.