Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara [DESA MERDEKA] – Peringatan Hari Desa Nasional di Kabupaten Kolaka Utara tahun ini tidak hanya diisi dengan kemeriahan seremonial. Di balik upacara yang berlangsung di Lapangan Aspirasi Lasusua, Kamis (15/1/2026), terselip pesan “pahit” namun jujur dari Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, mengenai realitas keuangan daerah yang sedang terjepit.
Wabup Jumarding secara terbuka mengakui adanya pemangkasan anggaran transfer ke daerah yang cukup drastis, yakni mencapai hampir Rp200 miliar. Kondisi defisit ini berdampak langsung pada janji alokasi anggaran desa sebesar Rp250 juta yang sebelumnya tertuang dalam visi-misi pemerintah daerah.
“Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan kita tidak semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas Jumarding dengan nada lugas.
Efisiensi Radikal: Hanya Program Prioritas yang Jalan
Menyikapi “tsunami” pemangkasan anggaran ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menginstruksikan seluruh kepala desa untuk menerapkan efisiensi radikal. Strateginya adalah dengan memilah program yang hanya bersifat kosmetik dan fokus pada pembangunan yang memiliki asas manfaat nyata bagi masyarakat.
Jumarding meminta para kepala desa untuk tidak memaksakan kegiatan yang kurang mendesak. Menurutnya, di tengah keterbatasan dana, kebersamaan dan semangat gotong royong adalah modal utama yang lebih berharga daripada sekadar angka di atas kertas.
Fokus pada Perut dan Jalan: Infrastruktur serta Pertanian
Meskipun ikat pinggang anggaran harus dikencangkan, Pemkab Kolaka Utara telah menetapkan dua sektor yang tidak boleh dikorbankan, yaitu infrastruktur desa dan peningkatan hasil pertanian. Dua sektor ini dinilai sebagai urat nadi ekonomi yang menjaga daya beli masyarakat desa tetap stabil di tengah krisis.
“Prioritas penggunaan anggaran tetap pada infrastruktur dan pertanian. Itu fokus utama agar ekonomi masyarakat desa tetap bergerak,” tambahnya.
Langkah berani Wabup Jumarding dalam mengungkap kondisi riil keuangan ini dianggap sebagai bentuk transparansi publik yang jarang dilakukan pejabat daerah. Alih-alih memberi janji manis, pemerintah daerah memilih mengajak kepala desa untuk realistis dan lebih kreatif mengelola sumber daya yang ada guna memastikan pembangunan tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.