Jakarta [Desa Merdeka] – Baru 100 hari menjabat di periode keduanya, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menebar kecemasan global, tak terkecuali bagi Indonesia. Diskusi publik yang digelar Universitas Paramadina bertajuk “100 Hari Trump: Tsunami Geopolitik dan Ekonomi Bagi Indonesia?” pada Jumat (2/5/2025) secara daring mengupas tuntas potensi dampak buruk kebijakan kontroversial sang presiden bagi Tanah Air.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, bahkan mengawali diskusi dengan menyoroti sampul majalah The Economist yang menggambarkan kondisi AS babak belur di bawah kepemimpinan Trump. Data ekonomi AS yang terkontraksi -0,3% di kuartal pertama 2025, prediksi resesi hingga 40% oleh JP Morgan, dan anjloknya impor dari Tiongkok hingga 80% menjadi sinyal bahaya nyata. Anehnya, Trump justru menyangkal krisis dan menyalahkan pendahulunya.
Wijayanto melihat gaya kepemimpinan Trump bak reality show yang gemar menuai kontroversi. Ambisinya menekan defisit anggaran AS melalui kenaikan tarif impor justru dinilai sebagai kalkulasi keliru yang memperparah situasi. Perang dagang Trump disebut bergerak dalam tiga dimensi: mempertahankan hegemoni AS, mengurangi defisit perdagangan, dan menekan anggaran.
Lantas, apa dampaknya bagi Indonesia? Surplus ekspor Indonesia ke AS yang mencapai 45,4% membuat kita sangat rentan terhadap gejolak ekonomi Negeri Paman Sam. Wijayanto mendesak pemerintah untuk melakukan “deregulasi total” agar Indonesia bisa bersaing setara dengan Vietnam yang kini menjadi primadona investasi global. Reformasi struktural mendalam, mulai dari pemberantasan premanisme ekonomi hingga perbaikan sektor ketenagakerjaan dan penurunan biaya logistik, menjadi kunci.
Pakar Hubungan Internasional, Dinna Prapto Raharja, menambahkan bahwa dunia kini “limbung” akibat kebijakan unilateral Trump. Sebanyak 142 *Executive Orders* yang diteken tanpa debat legislatif dalam 100 hari pertama menjadi bukti betapa agresifnya kebijakan Trump mengubah tatanan global. Keluarnya AS dari WHO dan Paris Agreement, pemangkasan bantuan luar negeri, menjadi sinyal berakhirnya era kerja sama multilateral dan kembalinya proteksionisme.
Indonesia kini menghadapi “darurat diplomasi” akibat hilangnya prinsip win-win dalam hubungan antarnegara. Bahkan isu strategis seperti pertahanan dan keamanan pun menjadi ajang perlombaan baru, meningkatkan risiko eskalasi senjata yang tak terduga. Isu-isu kemanusiaan pun terpinggirkan di tengah politik transaksional yang menguat.
Pengamat Politik AS, Andi Mallarangeng, Ph.D, menyoroti bahwa kebijakan Trump tak hanya mengguncang dunia, tetapi juga menciptakan instabilitas di dalam negeri AS. Approval rating Trump anjlok tajam, inflasi melonjak akibat mahalnya barang impor, dan slogan “Make America Great Again” terasa ironis di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Upaya Trump membalikkan globalisasi dan industrialisasi dinilai tidak realistis dalam waktu singkat.
Diskusi ini menjadi tamparan keras bagi Indonesia. Kita tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Respons nasional yang terstruktur dan proaktif, seperti pembentukan tiga satgas (perundingan dagang, perluasan kesempatan kerja, dan deregulasi), adalah langkah awal yang baik. Namun, reformasi struktural yang berani dan komprehensif adalah harga mati agar Indonesia tidak terseret arus “tsunami” geopolitik dan ekonomi yang mungkin saja dipicu oleh 100 hari kebijakan Trump.
Penggiat Desa. Lakukan yang Perlu saja (Prioritas).
Kita Gak perlu memenangkan semua Pertempuran.
Tinggal di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.