NGOBROL DESA · 22 Sep 2025 10:30 WIB ·

TPP Terlalu “Seksi” untuk Tidak Dipolitisasi: Alarm dari Ngobrol Desa 119

Jakarta, 22 September 2025 – Forum daring Ngobrol Desa edisi ke-119 kembali menyedot perhatian para pendamping desa, perangkat desa, serta penggiat koperasi dan BUMDes. Mengusung tema provokatif “Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Terlalu Seksi untuk Tidak Dipolitisasi”, diskusi ini menyingkap dinamika politik yang terus membayangi profesi pendamping desa sejak lahirnya Undang-Undang Desa.

Politik di Balik Pendampingan Desa

Panudi Sukoharjo selaku moderator membuka perbincangan dengan pertanyaan kunci: mengapa posisi TPP selalu dianggap strategis hingga tak luput dari tarik-menarik kepentingan politik? “Kita tidak bisa menutup mata. TPP memang punya daya tarik, karena dekat dengan konstituen di tingkat desa. Itulah yang membuatnya rawan dipolitisasi,” ujarnya.

Pak Koco, salah satu narasumber, mengingatkan bahwa praktik ini bukanlah hal baru. Ia menyinggung kembali tulisannya dua dekade silam yang menyebut desa sebagai entitas “terlalu seksi untuk tidak diperkosa”. “Sejak dulu desa punya potensi besar. Kepentingan politik dan bisnis sering mengeksploitasi potensi itu. TPP yang lahir pasca UU Desa pun ikut terseret dalam pusaran tersebut,” jelasnya.

Jejak Digital Politisasi

Diskusi menyoroti fakta bahwa sejak rekrutmen awal TPP di tahun 2015–2016, indikasi politisasi sudah tampak. Menurut Pak Koco, proses seleksi banyak dipengaruhi jaringan partai tertentu. Bahkan, ada pakta integritas yang ditandatangani sebagian calon pendamping dengan afiliasi politik tertentu.

Hasilnya terlihat jelas di pemilu. Data digital menunjukkan adanya lonjakan suara signifikan partai yang menguasai kementerian desa saat itu. Misalnya, PKB disebut memperoleh kenaikan suara hingga dua digit pada Pemilu 2019 dan 2024. “Ini bukan sekadar isu, tapi ada bukti nyata. Mobilisasi suara melalui jaringan pendamping benar-benar terjadi,” ungkapnya.

PAN dan Isu Terbaru

Tak hanya PKB, indikasi serupa kini juga diarahkan pada Partai Amanat Nasional (PAN). Jauh sebelum menteri desa dari PAN dilantik, seorang kader PAN di Jawa Tengah sudah mengumumkan bahwa tenaga pendamping ke depan akan diisi oleh kader partai.

Kontroversi makin panas ketika beredar surat dari DPP PAN Jawa Barat mengenai calon pendamping. Meski kemudian disebut palsu, publik menuntut klarifikasi hukum. “Kalau betul palsu, kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Digitalisasi itu kejam, semua bisa ditelusuri. Kalau mengelak, harus ada bukti,” tegas Pak Koco.

Pendamping Jadi Korban

Dampak langsung dari politisasi ini dirasakan para pendamping. Dalam Pemilu 2024, sejumlah TPP perempuan didorong maju sebagai caleg hanya untuk memenuhi kuota partai. Banyak yang kemudian diberhentikan sepihak oleh kementerian dengan alasan tidak profesional.

Menurut diskusi, keputusan itu dinilai tidak adil karena pendamping tidak diberi ruang klarifikasi. “Ada banyak pendamping berkualitas yang akhirnya jadi korban. Mereka bukan sekadar salah langkah, tapi korban sistem yang sejak awal sudah dipolitisasi,” ujar salah satu peserta.

Bunga, Lebah, dan Godaan Kekuasaan

Metafora menarik muncul dari Itong, narasumber lain dalam forum ini. Ia menggambarkan TPP sebagai bunga yang indah, wajar jika kemudian dihinggapi lebah, tawon, bahkan serangga lain. “Kalau TPP itu bunga, pasti ada lebah yang mencari sari. Persoalannya, apakah kita mau dimanfaatkan atau tetap berdiri tegak sebagai bunga yang menjaga keindahannya,” katanya.

Menurut Itong, daya tarik TPP terletak pada kedekatannya dengan masyarakat desa. Posisi inilah yang membuat mereka dianggap seksi oleh partai politik. Namun, justru di situlah tanggung jawab besar melekat: menjaga integritas dan profesionalitas.

Profesi yang Sedang Diperjuangkan

Diskusi juga menyinggung perjuangan panjang agar TPP diakui sebagai profesi resmi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Saat ini, nomenklatur tenaga pendamping profesional belum tercatat secara eksplisit, meski sudah diakomodir lewat kategori fasilitator atau pemberdaya masyarakat.

“Profesi ini butuh legitimasi kuat agar tidak mudah diintervensi. Kalau sudah diakui sebagai profesi resmi, maka standar etikanya pun lebih tegas. Itu bisa jadi benteng dari politisasi,” ungkap Itong.

Profesional atau Bunglon?

Forum juga menyinggung fenomena pendamping yang “berpindah warna” dari satu partai ke partai lain, bahkan sampai disebut sebagai “bunglon politik”. Ada yang dulunya aktif di PKB, lalu pindah ke PAN, dan seterusnya.

Pak Koco menilai hal ini sebagai pilihan pribadi, tapi ia mengingatkan bahwa yang lebih penting adalah tetap profesional. “Kalau jadi pendamping ya fokus mendampingi. Jangan bawa warna politik ke desa. Kalau tidak bisa menjaga, kita hanya akan jadi alat politik,” tegasnya.

Tantangan Digitalisasi

Era digital disebut sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memudahkan transparansi, tapi di sisi lain bisa mempercepat penyebaran isu, termasuk surat palsu atau kabar hoaks. “Di zaman digital, kebohongan cepat terbongkar. Jadi partai atau pejabat tidak bisa lagi berlindung di balik ‘tidak tahu’. Semua bisa dilacak,” ujar Panudi.

Harapan dan Alarm Moral

Pada penutup, diskusi menegaskan bahwa profesi TPP memang akan selalu rawan dipolitisasi karena posisinya yang strategis. Namun, harapan besar tetap ada: pendamping bisa menunjukkan profesionalitasnya dan menolak menjadi korban eksploitasi politik.

Pak Koco menutup dengan perumpamaan sederhana: “Pramugari itu rata-rata seksi, tapi profesional. Kita menghormati mereka bukan karena cantik semata, tapi karena bekerja dengan baik. Begitu juga TPP. Kalau profesional, orang akan segan memanfaatkan.”

Kesimpulan

Ngobrol Desa 119 memberi alarm keras: politisasi TPP bukan sekadar isu, melainkan realitas yang sudah terjadi dan berpotensi terus berulang. Dari PKB hingga PAN, partai politik melihat TPP sebagai aset strategis untuk menggaet suara. Namun, justru di tengah tekanan inilah pendamping desa ditantang menjaga marwah profesinya.

Jika TPP berhasil berdiri tegak sebagai profesi yang profesional, mereka bukan hanya terhindar dari jebakan politik praktis, tapi juga semakin dihormati sebagai pilar pemberdayaan desa. Sebaliknya, jika lengah, mereka akan terus menjadi bunga yang diperebutkan lebah, tawon, bahkan spekulan politik.