Ngobrol Desa Edisi ke-78 [DESA MERDEKA] – Koperasi Komunitas Desa Indonesia (KODE Indonesia), didukung Relawan Pemberdaya Nusantara (RPDN), akan menggelar “Tour de Java dan Madura” mulai Agustus 2025. Inisiatif ini bertujuan memperkuat pengelolaan ekonomi desa melalui koperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diskusi daring “Ngobrol Desa” pada Jumat (25/7) menjadi ajang pembukaan bagi para pegiat desa, perangkat desa, BPD, hingga pengurus BUMDes untuk berpartisipasi aktif dalam agenda ini.
Ketua RPDN, Suryokoco, yang juga inisiator tur, mengungkapkan bahwa perjalanan ini akan menjadi sarana silaturahmi dengan para pengelola Kopdes dan BUMDes di berbagai wilayah Jawa dan Madura. “Kami ingin mendapatkan potret lapangan, bagaimana Kopdes dan BUMDes beroperasi, serta tantangan dan peluangnya,” jelas Suryokoco. “Ini juga momentum sosialisasi keberadaan koperasi kita, KODE Indonesia.”
Suryokoco menambahkan, KODE Indonesia akan membawa platform marketplace khusus untuk desa. Platform ini dirancang berbeda dari marketplace konvensional. “Kami ingin memberikan ruang bagi pelaku UMKM di desa, baik melalui Kopdes maupun BUMDes, untuk menginformasikan dan memasarkan produknya secara lebih luas,” ujarnya. Menariknya, platform ini akan memungkinkan sistem reseller, di mana siapapun yang membantu memasarkan produk akan mendapatkan komisi yang telah ditentukan oleh penjual. Selain itu, ada peluang produk desa masuk ke jaringan minimarket besar melalui rekomendasi KODE Indonesia.
Salah satu fokus utama dalam tur ini adalah sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2024. Masih banyak perangkat desa dan wali nagari yang belum sepenuhnya memahami implikasi PMK ini terhadap pengembangan koperasi desa, terutama terkait skema pinjaman dengan agunan yang sering disalahpahami. “Kami akan duduk bersama untuk meluruskan pemahaman, mempersiapkan kelembagaan, personalia, serta pengembangan unit usaha dan anggota Koperasi Desa Merah Putih,” terang Suryokoco.
Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, perwakilan Kopdes Indonesia telah bertemu dengan wali nagari, perangkat desa, dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di satu kecamatan saat penyaluran dana desa tahap kedua. Pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tahap 1 dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1.
Partisipasi Tenaga Pendamping Profesional Penting
KODE Indonesia juga tengah menyusun buku berjudul “Menakar dan Menalar Koperasi Desa Merah Putih”. Buku ini akan memuat pandangan dari berbagai pihak terkait koperasi desa. Suryokoco secara spesifik berharap tenaga pendamping profesional (TPP) dapat berkontribusi aktif. Hingga 25 Juli 2025, sudah ada 109 responden, didominasi oleh Pendamping Lokal Desa (53 orang) dan Pendamping Desa (44 orang).
“Kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa peran serta TPP dari Kementerian Desa sangat signifikan. Mereka bukan hanya fasilitator, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang visi ke depan koperasi desa,” tegas Suryokoco. Batas waktu pengisian respons untuk buku ini adalah 31 Juli 2025. “Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menampilkan diri dan berkontribusi dengan gagasan, saran, serta masukan bagi pengembangan koperasi desa di masa depan.”
Rute awal tur akan dimulai dari Semarang, kemudian bergerak ke Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan kembali melalui lintas utara. Diharapkan tur ini tidak hanya berhenti di Jawa dan Madura, tetapi berlanjut ke pulau-pulau besar lainnya seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dengan harapan adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.