Menu

Mode Gelap
Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi Bukan Seremoni, Desa Kambuno Rayakan Hari Desa dengan Aksi

PEMERINTAHAN · 7 Mar 2025 21:37 WIB ·

Tito: Desa Penopang Ekonomi, Lawan Urbanisasi Ala Jepang


					<em>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). (Instagram @titokarnavian)</em> Perbesar

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). (Instagram @titokarnavian)

Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Desa Benteng Ekonomi, Usul Koperasi Rp5 Miliar

Jakarta [DESA MERDEKA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan kembali peran krusial desa sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional dan benteng pertahanan terhadap urbanisasi masif. Tito secara tegas menyatakan pemerintah berupaya keras agar Indonesia tidak mengalami nasib serupa dengan Jepang, di mana konsentrasi penduduk perkotaan sangat tinggi.

“Bayangkan, 44% penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Kita tidak ingin seperti Jepang, di mana 93% penduduknya terkonsentrasi di kota dan hanya 7% di desa,” ujar Tito.

Menurutnya, desa memiliki potensi besar sebagai sentra ekonomi, khususnya dalam aspek ketahanan pangan. Oleh karena itu, langkah strategis yang diusulkan Presiden adalah memperkuat sistem ekonomi dan pemerintahan desa melalui peningkatan anggaran dan pembenahan sistem.

Lindungi Produsen dari Deflasi dan Tengkulak
Tito menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi desa, terutama fenomena deflasi yang terjadi beberapa bulan terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan deflasi bulan ini sebesar 0,48% secara month-to-month dan 0,09% secara year-on-year. Meskipun deflasi menguntungkan konsumen, hal ini berdampak negatif bagi produsen pangan.

Penurunan harga komoditas penting seperti telur, ayam, daging, dan beras menyulitkan petani, nelayan, dan pengusaha kecil untuk menutupi biaya produksi. Kondisi ini diperparah oleh kerentanan masyarakat desa terhadap jeratan pinjaman online (pinjol), rentenir, dan praktik tengkulak yang merugikan.

Untuk mengatasi masalah struktural ini, pemerintah memiliki rencana besar untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa. Koperasi ini akan berfungsi sebagai perwakilan negara, hadir untuk menyelamatkan produsen desa.

“Koperasi ini akan hadir sebagai perwakilan negara, hadir untuk menyelamatkan mereka dari jeratan pinjaman online, tengkulak, dan rentenir,” tegas Mendagri.

Alokasi Anggaran dan Fasilitas Koperasi
Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menyerap hasil produksi pangan desa dengan harga yang stabil, sehingga melindungi petani dari kerugian akibat fluktuasi harga.

Rencananya, setiap koperasi akan mendapat alokasi anggaran awal yang substansial, diperkirakan mencapai sekitar Rp5 miliar. Alokasi dana ini akan digunakan untuk melengkapi koperasi dengan infrastruktur penting, meliputi:

  • Gudang penyimpanan hasil produksi.
  • Gerai penjualan.
  • Fasilitas pendingin (cold storage) untuk menjaga kualitas komoditas segar sebelum didistribusikan.

Dengan memperkuat ketahanan pangan nasional dari hulu hingga hilir, pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan, sekaligus menjamin potensi ekonomi desa terus tumbuh. Penguatan ekonomi desa ini diharapkan menjadi insentif kuat bagi penduduk untuk tetap tinggal dan berkarya di desa, sehingga dapat mencegah terjadinya urbanisasi yang berlebihan dan tidak terkendali.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Kedaulatan Data Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran

6 Maret 2026 - 21:21 WIB

Sanksi Menanti Tiga Kades Malaka Akibat Dana Desa Macet

25 Februari 2026 - 13:49 WIB

Sumatera Barat Jadi Laboratorium Nasional Penanganan Bencana Terpadu

24 Februari 2026 - 09:42 WIB

Akses Keadilan Menembus Desa: Kolaborasi Hukum Terbesar di NTT

21 Februari 2026 - 20:08 WIB

Mahyeldi Tagih Dana Pusat Demi Pulihkan Sumbar Pascabencana

21 Februari 2026 - 04:36 WIB

Sinergi Danantara dan BUMN Percepat Pembangunan Infrastruktur Sumbar

20 Februari 2026 - 08:19 WIB

Trending di PEMERINTAHAN