Gubernur Mahyeldi Surati Presiden, Desak Pengembalian TKD 2026 untuk Pemulihan Pascabencana
Agam, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, secara resmi mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar membatalkan pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang dialokasikan untuk Sumbar, yang totalnya mencapai lebih dari Rp2,6 triliun. Desakan ini muncul di tengah kondisi kritis pascabencana hidrometeorologi yang melanda provinsi tersebut, di mana dukungan anggaran yang memadai sangat dibutuhkan untuk penanggulangan dan pemulihan.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pengembalian alokasi dana yang diisukan efisiensi ini merupakan penguat vital bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur. Pernyataan ini disampaikan saat ia meninjau lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).
“Kami sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini, kami betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Kerusakan Meluas, Anggaran Besar Mendesak
Bencana hidrometeorologi yang terjadi telah menyebabkan kerusakan parah yang tersebar merata di banyak kabupaten/kota. Pemprov Sumbar mencatat kerugian infrastruktur dan hunian masyarakat sangat signifikan.
Data kerusakan tercatat meliputi:
- 317 unit rumah hilang.
- 1.018 rumah rusak berat.
- 1.787 rumah rusak sedang.
- 94 jembatan rusak.
- Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional ikut terdampak.
Mahyeldi menjelaskan, fokus utama saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan terus berupaya membuka akses ke daerah terdampak agar bantuan dapat tersalurkan dengan cepat dan merata. Untuk jangka panjang, Pemerintah Daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat serta perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak, yang tentu saja memerlukan anggaran sangat besar.
Pemotongan TKD Mencapai Rp2,62 Triliun
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumatera Barat tahun 2026 mencapai total Rp2.628.893.437.000. Pemotongan ini memengaruhi 19 kabupaten/kota, termasuk Pemerintah Provinsi Sumbar sendiri yang dipotong sebesar Rp533,69 miliar.
Daerah dengan pemotongan terbesar selain Provinsi adalah Kota Padang dengan Rp371,91 miliar, disusul Kabupaten Agam sebesar Rp166,04 miliar. Total pemotongan ini akan sangat membebani daerah dalam kondisi pemulihan pascabencana.
Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen yang telah diberikan berbagai pihak. Bantuan terus mengalir dari Pemerintah Pusat melalui kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, hingga sejumlah pemerintah provinsi.
“Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” tutup Mahyeldi, sembari berharap permohonan pengembalian alokasi TKD ini segera dikabulkan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.