Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menunjukkan komitmen kuatnya dalam menangani krisis papan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemprov kini memperluas kerja sama strategis dengan sektor perbankan dan pengembang untuk mempercepat pembangunan rumah bersubsidi. Langkah sinergis ini diklaim mampu menjawab kebutuhan mendesak akan hunian layak sekaligus menjadi pendorong vital bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Dukungan Pemprov Sumbar diwujudkan melalui penyelenggaraan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) massal Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Acara yang berlangsung di Hotel Pangeran Beach pada Rabu (8/10/2025) ini juga ditandai dengan penyerahan simbolis kunci rumah kepada penerima manfaat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang sangat fundamental untuk menyediakan rumah layak huni bagi MBR.
“Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi wujud kepedulian bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Mahyeldi. Ia menyebut kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI, sekaligus sejalan dengan visi pembangunan Sumatera Barat yang Madani, Unggul, dan Berkelanjutan.
Mahyeldi juga mengapresiasi BNI atas dukungan pembiayaan FLPP dan para pengembang yang telah berkomitmen mewujudkan rumah yang layak dan berkualitas. Ia mengingatkan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi luas, karena mampu menggerakkan setidaknya 130 bisnis turunan, mulai dari konstruksi, bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja. “Mari kita jaga kebersamaan ini agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, sependapat bahwa proyek perumahan rakyat memiliki dampak ekonomi yang besar, karena mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat.
Ia menilai, program FLPP yang dijalankan bersama pemerintah daerah ini turut mewakili semangat “Asta Cita” pemerintah pusat dalam membangun kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. “Kami berharap kolaborasi antara BNI, pemerintah, dan para pengembang ini menjadi awal yang baik untuk memperluas akses perumahan rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Corina. BNI berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna memastikan MBR dapat memiliki rumah yang layak dan berkelanjutan.
Acara penandatanganan PKS ini dihadiri oleh RCEO BNI Wilayah 02, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Sumbar, perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumbar, asosiasi pengembang, dan para developer.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.