Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali menuai apresiasi. Kali ini, Gubernur Sumbar memberikan penghargaan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas dedikasi dan komitmen mereka dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penghargaan ini diharapkan memotivasi OPD agar pelayanan publik bukan sekadar formalitas laporan, melainkan kehadiran pemerintah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Penghargaan ini adalah apresiasi dari Gubernur kepada OPD yang tergabung dalam Tim Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat atas dedikasi, kolaborasi, dan kesungguhan mereka dalam memastikan layanan dasar benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat menyerahkan penghargaan kepada 14 OPD di Istana Gubernur pada Jumat (11/7/2025).
Mahyeldi menegaskan bahwa keberhasilan Pemprov Sumbar mencapai 99% indikator SPM selama periode 2022–2024, serta penghargaan nasional seperti Peringkat III Nasional SPM Award 2023 dan Kinerja Terbaik Regional Sumatera pada SPM Award 2025, tidak boleh membuat birokrasi berpuas diri.
“SPM yang tinggi bukan sekadar prestasi, tetapi harus menjadi jalan untuk memastikan masyarakat betul-betul merasakan layanan yang adil, merata, dan bermutu, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan,” tegas Mahyeldi, menekankan pentingnya dampak nyata bagi warga.
Dalam kesempatan ini, 14 OPD yang menerima penghargaan meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR), Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Masing-masing OPD juga memaparkan capaian SPM terbaru dan tantangan yang dihadapi hingga pertengahan tahun 2025.
Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan beberapa langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan penerapan SPM. Setiap OPD diwajibkan mengintegrasikan target dan indikator SPM secara eksplisit dalam dokumen perencanaan. Penetapan target layanan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan semata menyesuaikan ketersediaan anggaran. Hal lain yang tak kalah penting adalah mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif, seperti CSR, kemitraan swasta, dan sumber sah lainnya. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah juga akan semakin dibutuhkan untuk menyelesaikan kendala data, lahan, infrastruktur, hingga sinkronisasi kebijakan antarwilayah. Pemprov Sumbar berkomitmen untuk terus meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya bersama.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh OPD memandang SPM bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai alat perubahan. Tantangan anggaran atau teknis harus dijawab dengan kreativitas dan semangat kolaborasi,” ujar Ahmad Zakri, Asisten Pemerintahan dan Kesra, dalam pemaparannya.
Ia juga menyampaikan bahwa ke depan, Pemprov akan memperkuat sistem monitoring dan pelaporan berbasis data, agar setiap progres SPM dapat diukur secara objektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa penerapan SPM adalah tanggung jawab bersama lintas sektor dan tingkatan pemerintahan. Ini bukan sekadar memenuhi kewajiban regulatif, melainkan instrumen penting dalam menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat. “Kalau masyarakat merasa terbantu dan dilayani dengan baik, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” pungkas Mahyeldi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.