Jakarta [DESA MERDEKA] – Sumatera Barat sedang bersiap melakukan lompatan besar dari sekadar daerah rawan bencana menjadi pusat keunggulan ( center of excellence) mitigasi nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bappenas sepakat menjadikan Ranah Minang sebagai daerah percontohan ( pilot project) penanganan bencana terintegrasi di Indonesia, sebuah langkah ambisius untuk memastikan pemulihan berjalan lebih cepat dan sistematis.
Dalam pertemuan strategis di Jakarta, Senin (23/2/2026), Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menekankan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana tahun ini harus memutus rantai keterlambatan birokrasi masa lalu. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kini menjadi panglima untuk memulai pemulihan fisik dan ekonomi masyarakat yang ditargetkan mulai berjalan pada April 2026.
Integrasi Data dan Teknologi Modern
Salah satu terobosan “out of the box” dalam rencana ini adalah penunjukan Sumbar sebagai model pengembangan Satu Data Kebencanaan Indonesia. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Medrilzam, menyebutkan bahwa validitas data adalah kunci agar kebijakan pemulihan tidak salah sasaran.
Nantinya, Sumatera Barat akan menggabungkan teknologi peringatan dini (early warning system) modern dengan kearifan lokal masyarakat. Integrasi ini memastikan bahwa peringatan bencana tidak hanya berhenti sebagai bunyi sirine, tetapi diikuti dengan aksi cepat di lapangan yang terkoordinasi hingga tingkat nagari.
Mitigasi Ekologis: Hutan Sebagai Benteng
Gubernur Mahyeldi membawa perspektif baru dengan mengaitkan kelestarian hutan dan keselamatan warga. Melalui penguatan perhutanan sosial, Sumbar berupaya menjadi Green Province. Strategi ini menempatkan hutan bukan hanya sebagai paru-paru dunia, melainkan sebagai infrastruktur alami untuk meredam risiko multi-bencana, mulai dari banjir bandang hingga tanah longsor.
Pemulihan Ekonomi dan Sosial
Program rehab rekon kali ini juga tidak hanya fokus pada perbaikan bangunan. Pemerintah menyasar penguatan sektor UMKM dan pertanian pascabencana untuk menekan dampak sosial seperti risiko stunting akibat penurunan daya beli. Revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana pun diperketat untuk memastikan pembangunan di masa depan tidak lagi berada di jalur berbahaya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan dukungan penuhnya agar model penanganan di Sumbar ini sukses. Jika berhasil, pola koordinasi antara pusat dan daerah di Sumbar akan diadopsi secara nasional, membuktikan bahwa bencana bisa dihadapi dengan perencanaan yang lebih matang, adaptif, dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.