Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

KESEHATAN · 15 Mei 2023 11:56 WIB ·

Status Darurat Dicabut WHO: Mengapa Vaksinasi Desa Terus Berlanjut?


					Status Darurat Dicabut WHO: Mengapa Vaksinasi Desa Terus Berlanjut? Perbesar

Jakarta [DESA MERDEKA] – Dunia telah bernapas lega setelah WHO mencabut status darurat COVID-19 secara global. Namun, di pelosok desa-desa Indonesia, denyut vaksinasi belum berhenti. Meski pandemi dinyatakan berakhir di tingkat internasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI masih gencar mendorong dosis booster kedua dengan alasan kewaspadaan terhadap varian baru.

Langkah ini menciptakan ironi kebijakan. Di satu sisi, dunia telah kembali normal, namun di sisi lain, warga desa masih berhadapan dengan aturan vaksinasi yang sering kali menjadi syarat administrasi perjalanan atau layanan publik. Kemenkes menegaskan bahwa keputusan nasional masih menunggu komando resmi dari Presiden Joko Widodo untuk mencabut Keppres 11/2020.

Vaksinasi: Antara Hak Asasi dan Kewajiban Komunal
Muncul perdebatan hangat mengenai aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dalam program ini. Mengingat vaksin COVID-19 awalnya hadir lewat izin penggunaan darurat (EUA), kewajiban yang terus berlanjut pasca-darurat global dinilai berpotensi bersinggungan dengan hak asasi di bidang kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan dalam audiensi dengan DPR RI pun mengakui adanya elemen HAM yang sensitif dalam syarat administratif vaksinasi. Namun, pemerintah berdalih bahwa “kebersamaan” adalah kunci. Jika satu orang di komunitas desa tidak divaksin, risiko lonjakan kasus kolektif dianggap tetap menghantui.

 

Menanti Kepastian Hukum bagi Warga
Ketidakpastian waktu pencabutan status darurat nasional membuat posisi warga desa menjadi dilematis. Juru Bicara Kemenkes, dr. Mohammad Syahril, menyebutkan bahwa rekomendasi lintas sektoral sedang disusun untuk disampaikan kepada Presiden. Hingga keputusan itu turun, vaksinasi tetap menjadi program wajib yang harus dijalankan bersama.

Bagi masyarakat di perdesaan, kepastian hukum ini sangat dinanti. Apakah vaksinasi akan tetap menjadi syarat mutlak akses publik, ataukah akan berubah menjadi pilihan sukarela seiring dengan berakhirnya status darurat dunia? Transparansi kebijakan ini menjadi taruhan bagi kepercayaan publik di tingkat akar rumput.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 114 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Mengapa “Pakai Hati” Saja Tak Cukup Selamatkan Balita Stunting?

4 November 2026 - 18:31 WIB

Paradoks Penanganan Stunting: Militansi Organik Desa Melawan Ketimpangan Fiskal

29 Oktober 2026 - 18:00 WIB

WVI Latih 65 Ibu Muda Perkuat Kesehatan Anak Malaka

20 Oktober 2026 - 17:54 WIB

Bom Waktu Kanker Serviks di Nagari Sumatera Barat

19 Oktober 2026 - 20:12 WIB

Taruhan Nyawa di Antara Gempa Subuh dan Sirine Tsunami

15 Agustus 2026 - 19:26 WIB

Cara Desa Wonorejo Malang Turunkan Stunting Lewat Konservasi Hutan

3 Agustus 2026 - 07:48 WIB

Dari Hutan ke Meja Makan: Cara Wonorejo Mengalahkan Stunting
Trending di KESEHATAN